Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses pendataan lahan guna mendukung pembangunan 80.000 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang ditargetkan dimulai awal tahun depan.
Percepatan Pendataan Lahan Jadi Fokus Utama
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kopdeskel Merah Putih yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Senin, Bima Arya menyatakan bahwa pendataan lahan menjadi tahap krusial sebelum pembangunan fisik bisa dilaksanakan.
"Tugas kita sekarang adalah mempercepat pendataannya, karena ini bukan hal yang mudah mempercepat pendataan tadi. Kementerian Dalam Negeri berdasarkan arahan dari Pak Mendagri telah menyusun satu tim yang secara khusus bertugas untuk melakukan percepatan," ungkapnya.
Kemendagri telah mendapat mandat untuk memimpin proses percepatan tersebut, termasuk menyusun mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah agar pendataan lahan dapat berjalan optimal.
Hingga saat Rakor berlangsung, portal PT Agrinas Pangan Nusantara baru mencatat 5.981 data lahan dari seluruh Indonesia, jumlah ini dinilai masih sangat jauh dari target nasional.
Bima menekankan pentingnya verifikasi ketat oleh Pemda agar data yang dimasukkan ke portal benar-benar valid dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Ia menyayangkan masih ditemukannya data yang tidak masuk akal, seperti lahan seluas satu meter persegi atau informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat.
Empat Kriteria Lahan dan Peran TNI dalam Verifikasi
Bima memaparkan bahwa terdapat empat kriteria utama yang harus dipenuhi agar sebuah lahan dapat dimasukkan ke dalam portal pendataan:
- Lahan harus memiliki alas hak yang sah, terdaftar sebagai aset Pemda atau kementerian/lembaga.
- Luas lahan minimal seribu meter persegi.
- Lokasi strategis, mudah dijangkau, dekat fasilitas umum, serta memiliki akses jalan memadai.
- Kondisi lahan siap dibangun, tidak berada di area rawan bencana dan bebas dari jalur SUTET.
"Jadi, lahannya ini adalah lahan yang matang, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini empat kriteria lahan tadi. Nah, di lapangan kami ingin menajamkan bagaimana mekanisme koordinasi untuk pendataan," tegasnya.
Bima juga menjelaskan bahwa proses pendataan di lapangan melibatkan koordinasi dengan aparat kewilayahan, mulai dari babinsa, danramil, hingga dandim.
"Kemudian apabila di lapangan ini cocok dan sesuai, maka Koramil dan Babinsa ini melaporkan hasil pendataan kepada Pak Dandim. Pak Dandim kemudian meng-input lahan tersebut melalui portal command center untuk diverifikasi. Nanti di sana akan diverifikasi lagi apakah sesuai dengan kriteria, luasan, lokasi, dan kesiapan lahan, dan lain-lain," ia mengungkapkan.
Pemda diminta untuk memprioritaskan aset yang benar-benar memenuhi kriteria, baik berupa bangunan maupun lahan kosong, dan tidak asal memasukkan data tanpa validasi.
"Bapak-Ibu diminta untuk lebih memfokuskan langsung kepada aset-aset, mendata aset yang betul-betul sesuai dengan kriteria pembangunan gerai kopdes," tambahnya.
Struktur Pendamping Wilayah dan Arahan Koordinasi
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya juga memperkenalkan ketua tim wilayah yang akan mendampingi proses pendataan dan pembangunan gerai Kopdeskel di masing-masing kawasan.
Untuk wilayah Sumatra, ditunjuk Edi Mardianto.
Wahyu Bintono Hari Bawono bertugas di wilayah Jawa.
Hoiruddin Hasibuan memimpin di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Sementara La Ode Ahmad bertugas untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pemda diimbau aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan penanggung jawab wilayah tersebut agar pendataan dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemendagri berharap proses pendataan selesai tepat waktu agar pembangunan fisik 80.000 gerai Kopdeskel Merah Putih bisa segera dimulai pada awal tahun depan.
Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa dan percepatan pembangunan berbasis potensi lokal.
- Penulis :
- Leon Weldrick
