Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) bukan bertugas untuk melaporkan atau mengadukan tindakan korupsi, melainkan menjadi mitra dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Sugiarto, Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Antikorupsi KPK RI, mewakili Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, dalam kegiatan bersama ASN Pemprov Bali di Denpasar, Selasa, 4 November 2025.
“Teman-teman Paksi adalah mitra kalian, bukan ngerecoki, mengadukan, melaporkan, bahkan kejadian di sebelah (OTT Gubernur Riau) bukan pelaporan dari teman-teman ini (Paksi), Paksi adalah mitra untuk mewujudkan mimpi daerah,” ujar Sugiarto.
Bali Targetkan 700 Penyuluh Antikorupsi Lewat Forum Paksi
Sugiarto menjelaskan bahwa anggota Forum Paksi adalah mitra pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, mudah, dan murah.
Ia mendorong lebih banyak ASN di Bali untuk bergabung sebagai penyuluh antikorupsi, karena hal ini menjadi ladang kebaikan serta bagian dari rekam jejak positif ASN.
“Ini menjadi rekam jejak Bapak/Ibu semua untuk menjadikan peninggalan atau karma baik, tapi semuanya dalam rangka untuk saling berpesan, saling mengingatkan karena salah satu sifat manusia adalah lupa, atau mohon maaf pura-pura lupa, atau yang ketiga lupa betulan,” tambahnya.
KPK juga menilai kinerja antikorupsi Pemprov Bali sudah sangat baik, dibuktikan dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang konsisten menempati peringkat nasional tertinggi dengan skor mendekati sempurna.
Meski demikian, pemberdayaan Forum Paksi di Bali dinilai masih perlu ditingkatkan.
KPK menargetkan pembentukan 700 penyuluh antikorupsi di Provinsi Bali, melalui jalur pendidikan dan pelatihan maupun pengalaman kerja.
“Mohon izin BKSDM, dari hasil sowan ke kediaman Gubernur Bali menghendaki ada 700 penyuluh khusus untuk provinsi ya bisa melalui jalur pendidikan dengan diklat atau jalur pengalaman, ini nanti juga ingat ada satu kabupaten belum punya Paksi,” jelas Sugiarto.
Gubernur Bali Komitmen Jadikan Bali Pulau Berintegritas Tinggi
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan bahwa penghargaan antikorupsi yang telah diterima Bali belum cukup jika tidak diiringi upaya penguatan internal.
Pemprov Bali menargetkan akan membentuk sekitar 700 penyuluh antikorupsi pada tahun mendatang.
“Satu perangkat daerah itu dua orang penyuluh, di provinsi kan ada 36 OPD berarti 2x36 jadi 72, kemudian di kabupaten/kota seperti itu juga perangkat daerah kira-kira hampir sama jadi 72x9 tambah pemprov satu berarti 700-an itu,” ungkap Koster.
Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali untuk memimpin pembentukan Forum Paksi di seluruh wilayah.
Ia meyakini bahwa dengan peran aktif para penyuluh antikorupsi yang bergerak secara kreatif dan edukatif, Bali akan menjadi pulau dengan integritas tinggi dan menjadi contoh nasional dalam gerakan antikorupsi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
