Pantau - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan dukungan penuh terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati dan sejumlah pejabat lainnya.
AMPB mendesak agar penegakan hukum atas kasus tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.
"Dukungan terhadap KPK diberikan agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dipulihkan," ungkap Suharno, Ketua Presidium AMPB, dalam aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa, 20 Januari 2026.
OTT Jadi Perhatian Serius Warga di Tengah Bencana
Menurut Suharno, OTT oleh KPK menjadi perhatian serius masyarakat, terlebih Kabupaten Pati tengah dilanda berbagai bencana alam.
Ia menyayangkan munculnya dugaan praktik korupsi di tengah situasi sulit, terutama karena melibatkan pejabat dari tingkat kabupaten hingga desa dan kecamatan.
Dugaan tersebut dianggap melukai rasa keadilan masyarakat yang sedang mengalami musibah.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPB menilai OTT terhadap Bupati Pati Sudewo serta sejumlah kepala desa dan camat sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan di Kabupaten Pati.
AMPB mengklaim telah konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan korupsi sejak lama bersama berbagai elemen masyarakat sipil.
Upaya tersebut dilakukan meskipun menghadapi tekanan dan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang kritis terhadap pemerintah.
AMPB menegaskan bahwa langkah KPK harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Mereka meminta agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan profesional guna menghindari kecurigaan publik.
Dorongan untuk Hukum yang Cepat dan Berkeadilan
AMPB mendesak agar KPK mempercepat proses pengusutan perkara korupsi yang terjadi di wilayah Pati.
Kepastian hukum dinilai sangat penting bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Mereka khawatir, proses hukum yang berlarut-larut justru memicu spekulasi dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Dalam aksi tersebut, AMPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya proses penegakan hukum.
Partisipasi publik dianggap penting untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan penghentian kriminalisasi terhadap warga serta penyelesaian persoalan struktural di daerah.
"AMPB berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat," tegas Suharno.
Anik, istri dari Supriyono yang saat ini sedang terjerat kasus hukum usai mengikuti aksi menuntut penurunan Bupati Pati, juga menyampaikan harapannya.
Ia berharap agar suaminya dibebaskan karena hanya bersikap kritis dan menyuarakan haknya sebagai warga negara.
Ia menduga adanya unsur kriminalisasi terhadap suaminya yang selama ini aktif dalam menyuarakan aspirasi publik.
- Penulis :
- Shila Glorya
