Pantau - Pemerintah resmi membentuk tim koordinasi khusus untuk memperkuat dan menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan dapat terus disempurnakan setiap hari.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan tim ini merupakan upaya pemerintah untuk menghindari risiko dalam implementasi program yang menyangkut masa depan anak-anak bangsa.
"Kita tidak ingin ada risiko apapun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita. Maka dibentuk tim koordinasi ini, kami setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ungkapnya.
Tim Langsung di Bawah Presiden, Koordinasi 13 Kementerian dan Lembaga
Tim koordinasi MBG dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis.
Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai ketua tim, didampingi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar.
Tim ini berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Fokus utama tim mencakup penyelarasan kebijakan dan penyelesaian permasalahan lintas sektoral antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena (MBG) ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," ujar Zulkifli Hasan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian tim koordinasi.
Tugas tim meliputi sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program MBG.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa tim ini akan bekerja intensif setiap hari.
"Namanya pelaksana harian, maka akan ada tiap hari rapat disini. Karena Program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar. Bayangkan, 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar," ujarnya.
Tata Kelola MBG Akan Diatur Lewat Perpres dan Gunakan Dashboard Transparan
Tata kelola MBG akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur secara rinci penanggung jawab dan mekanisme pengawasan di seluruh tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tata kelola akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan prinsip good governance.
"Nanti misalnya verifikasi transparan dan terbuka, juga ini kan gagasannya adalah, MBG nanti kira-kira sama dengan kopdes (koperasi desa) dan UMKM, diatur sedemikian rupa. Kelompok disabilitas, punya hak yang sama dengan yang lain, itu nanti ada di tata kelola," ungkapnya.
Untuk mendukung transparansi, pemerintah akan menggunakan sistem dashboard yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap pelaksanaan program.
"Kemudian juga penyelenggaraan yang transparan good governance dengan sistem yang baru, yaitu akan menggunakan dashboard. Tata kelola yang kami tadi sudah sepakati semua, tinggal nanti akan dirumuskan untuk menjadi Perpres mengenai tata kelola," jelas Zulkifli Hasan.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas utama pemerintah yang bertujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
- Penulis :
- Arian Mesa
