Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan daerah melalui berbagai pelatihan, salah satunya melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.
Tito menyampaikan hal ini saat membuka KPPD Gelombang II Tahun 2025 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, pada Rabu.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala daerah karena Indonesia menganut sistem pemerintahan semidesentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah.
"Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semidesentralisasi, di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah," ungkapnya.
Menurut Tito, kepala daerah memiliki peran sentral dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah masing-masing.
Tantangan Kepemimpinan di Negara Kepulauan
Tito menjelaskan bahwa tantangan memimpin di Indonesia lebih kompleks dibanding negara-negara besar lainnya seperti China, India, atau Amerika Serikat yang berbasis daratan.
Ia menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang tersebar di berbagai medan geografis seperti pulau, gunung, dan lembah.
"Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati," ia mengungkapkan.
Tito juga menyoroti keberagaman latar belakang kepala daerah hasil pilkada, yang tidak hanya berasal dari birokrat tetapi juga dari pengusaha, artis, hingga seniman.
"Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah, yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks," ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki empat tipologi masyarakat: berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolasi), yang menuntut kepala daerah memiliki keterampilan manajerial dan teknis yang mumpuni.
Penguatan Kompetensi Melalui Pembelajaran Dalam dan Luar Negeri
Tito menyebutkan bahwa pelatihan KPPD akan mencakup penguatan wawasan kebangsaan dan manajerial yang diselenggarakan oleh Lemhannas, serta pelatihan teknis pemerintahan oleh BPSDM Kemendagri.
"Nanti salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di BPSDM Kemendagri," jelasnya.
Selain itu, peserta KPPD juga akan mengikuti program pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura.
Di sana, mereka akan mempelajari faktor-faktor yang membuat pelayanan publik di Singapura efektif dan bagaimana pendekatan tersebut dapat diadaptasi di Indonesia.
Pengalaman internasional ini diharapkan mampu memicu inovasi dan kreasi di daerah masing-masing yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penulis :
- Shila Glorya
