Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa inovasi dalam pemerintahan tidak boleh hanya menjadi pencitraan atau gimmick semata, melainkan harus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan di daerah.
“Sayang sekali kalau inovasi itu hanya gimmick saja. Hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semua atau bahkan untuk popularitas kepala daerah. Kalau enggak ada solusinya itu bukan inovasi,” ungkapnya.
Inovasi Harus Punya Nilai dan Manfaat Nyata
Bima menekankan bahwa inovasi sejati harus memiliki nilai tambah serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, inovasi yang ideal adalah yang memberikan solusi, efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan bagi penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat membuka Presentasi Kepala Daerah Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintahan.
Bima menilai bahwa inovasi yang hanya berorientasi pada penghargaan atau award semata tidak akan bertahan lama dan berisiko kehilangan makna substansialnya.
“Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja. Sekali lagi, inovasi harus bertumpu pada ekosistem,” tegasnya.
Lima Pilar Ekosistem Inovasi
Bima menjelaskan lima pilar utama yang membentuk ekosistem inovasi, yaitu riset, regulasi, kelembagaan, aktor, dan pendanaan.
Ia menegaskan bahwa tanpa riset yang serius dan berkelanjutan, inovasi tidak akan memiliki dampak jangka panjang.
“Semua inovasi tidak akan ada artinya kalau tidak ditopang, tidak dikukuhkan, tidak dilandaskan pada riset yang serius,” ujarnya.
Selain itu, Bima menyoroti pentingnya regulasi yang dapat melembagakan inovasi agar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, banyak inovasi di daerah berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak diintegrasikan dalam program pemerintahan.
Ia juga menekankan peran penting aktor di luar pemerintahan seperti perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah.
“Aktor-aktor inovator ini kita harapkan juga tumbuh dari non-government sector. Dari sanalah kemudian ekosistem akan terbangun,” jelasnya.
Bima menilai kehadiran kepala daerah dalam presentasi inovasi mencerminkan integrasi antara inovasi dan kebijakan daerah.
“Kehadiran kepala daerah secara langsung adalah menguatkan inovasi yang terintegrasi. Ini adalah kemauan politik. Ini adalah simbol bahwa inovasi yang ditawarkan di sini akan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan secara keseluruhan,” katanya.
Ia memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang hadir langsung, seperti Gubernur Sumatera Barat, sebagai bentuk komitmen terhadap inovasi berbasis solusi nyata.
Bima menegaskan bahwa membangun ekosistem inovasi tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif, visioner, dan efektif.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah serta aparatur sipil negara (ASN) untuk menumbuhkan semangat perubahan dan dedikasi terhadap pelayanan publik.
Bima berharap birokrasi Indonesia mampu bertransformasi menjadi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Sistem ekosistem inovasi, kemudian IGA ini, ini targetnya adalah mencetak sebanyak-banyaknya agar seluruh ASN kita, birokrasi kita hijrah dari kiri bawah ke kanan atas semua. Dari yang kiri atas ke kanan atas semua,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
