Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun kepada Komisi IV DPR RI untuk mendukung pembangunan 10 unit kapal pengawas terintegrasi dan pengadaan drone dalam rangka memperkuat sistem pengawasan laut nasional.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 5 November 2025.
Tambahan anggaran ini bersumber dari pinjaman luar negeri yang diberikan oleh Pemerintah Spanyol sebagai bagian dari proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).
Program MFISS bertujuan memperkuat efektivitas pengawasan laut melalui sistem terintegrasi antara kapal pengawas, radar, satelit, dan intelligent maritime system yang memungkinkan koordinasi data secara real time.
Kebutuhan Pengawasan Laut dan Peremajaan Armada
Saat ini KKP hanya memiliki 34 kapal pengawas, dengan usia rata-rata kapal di atas 15 tahun, sehingga tidak lagi efektif untuk pengawasan wilayah laut yang luas dari Sabang hingga Merauke.
Jumlah ideal kapal pengawas untuk mencakup enam zona penangkapan ikan di seluruh Indonesia diperkirakan sebanyak 70 kapal.
Dari 10 unit kapal baru yang akan dibangun, empat unit akan dibuat di Spanyol dan enam unit lainnya direncanakan dibangun di dalam negeri.
Pembangunan kapal ini akan berlangsung selama tiga tahun, dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir 2028.
"Kebetulan saya punya Pak Wamen (Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan) yang sangat ahli di bidang perkapalan, tentu saya kira ini nanti akan lebih cepat sekali beliau untuk melakukan pengawasan. Dan kemudian sekaligus juga memimpin langsung proses pengadaan ini sendiri," ungkap Trenggono.
Detail Proyek dan Komitmen Transparansi
Total investasi proyek MFISS mencapai Rp5,828 triliun dengan pendanaan berasal dari pinjaman Pemerintah Spanyol.
KKP mengajukan alokasi awal sebesar Rp2 triliun untuk tahun anggaran 2025 guna mendapatkan persetujuan DPR.
Lingkup penggunaan anggaran tersebut mencakup pembangunan 10 kapal pengawas, sistem surveillance terpadu, maritime integrated system, infrastruktur data aman (secure data infrastructure), pusat pemantauan regional, intelligent room, serta pengadaan drone untuk pengawasan udara.
Selain itu, proyek ini juga akan membangun sistem komando dan kendali (command and control system) yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan respons pengawasan di lapangan.
Program ini diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan.
Proyek MFISS juga ditujukan untuk melindungi nelayan serta wilayah perikanan nasional dari praktik pencurian ikan oleh kapal asing, sekaligus menjaga keberlanjutan stok ikan nasional.
"Kami memastikan pelaksanaan proyek ini akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan mulai dari pengadaan hingga operasionalisasi sistem akan dikawal dengan prinsip-prinsip good governance," ia mengungkapkan.
KKP bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
- Penulis :
- Shila Glorya
