Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, bersama Anggota Komisi XII DPR RI asal Aceh, Jamaluddin Idham, meninjau calon lokasi pembangunan Kolam Labuh dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pidie, Aceh.
Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Aceh.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie, Safrizal.
Rombongan DPR RI meninjau tiga titik strategis yang diusulkan sebagai pusat pengembangan fasilitas kelautan dan perikanan, yaitu Gampong Kuala Pidie di Kecamatan Kota Sigli, Gampong Jeumeurang di Kecamatan Kembang Tanjong, dan Gampong Pasi Beurandeh di Kecamatan Batee.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi simbol komitmen negara membangun masa depan masyarakat pesisir.
"Kalau kampung nelayan maju, peluangnya besar," ungkap Rokhmin Dahuri.
Fokus Peningkatan Kesejahteraan dan Keberlanjutan
Rokhmin Dahuri, politisi Fraksi PDI-Perjuangan, menyampaikan bahwa ada tiga indikator utama keberhasilan pembangunan kampung nelayan.
"Kalau tiga hal ini tercapai, maka pembangunan kampung nelayan bisa kita katakan berhasil dan layak jadi model nasional," ungkapnya.
Tiga indikator tersebut meliputi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan, kebersihan lingkungan pesisir, serta keberlanjutan usaha perikanan.
"Dari Pidie, semangat merah putih kembali berkibar di garis pantai Nusantara," tambahnya.
Kepala DKP Pidie, Safrizal, menegaskan bahwa pembangunan kolam labuh adalah langkah strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.
"Kolam labuh ini dirancang untuk berfungsi seperti pelabuhan rakyat yang memudahkan kapal nelayan bersandar dan menurunkan hasil tangkapan secara efisien," jelasnya.
Dorongan Ekonomi dan Konektivitas Wilayah Pesisir
Safrizal menambahkan bahwa fasilitas kolam labuh diharapkan mampu membuka konektivitas antar pelabuhan kecil di kawasan pesisir.
"Fasilitas ini bertujuan memperlancar distribusi hasil laut dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat," katanya.
Menurutnya, jika dikembangkan maksimal, kolam labuh bisa menjadi pelabuhan rakyat yang memperluas jaringan distribusi hasil laut.
"Kami melihat peluang besar jika kolam labuh ini dikembangkan menjadi pelabuhan rakyat," ia mengungkapkan.
Perencanaan teknis program ini kini sedang dibahas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional ini.
"Kami berharap program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat nelayan Pidie, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja baru," tutup Safrizal.
- Penulis :
- Arian Mesa
