Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat, terutama dalam menghadapi risiko akibat bencana, ungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Bappenas, Basarnas, BNPB, BMKG, BAZNAS, TNI, Polri, dan kementerian lainnya.
Menag hadir bersama Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian Agama.
Anggaran Rehabilitasi KUA dan Madrasah Terdampak Bencana
Pada tahun 2026, Kementerian Agama telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16,16 miliar dari skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk merehabilitasi tujuh Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdampak bencana.
Selain itu, melalui skema Rehabilitasi dan Manajemen Risiko (RM) yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR, sebanyak 101 madrasah terdampak bencana akan direvitalisasi dengan total anggaran sebesar Rp139,9 miliar.
Tambahan anggaran sebesar Rp35,75 miliar dari skema pembiayaan SBSN juga dialokasikan untuk merehabilitasi delapan madrasah lainnya.
"Kita ingin memastikan keberagamaan berdampak, termasuk pada perlindungan kehidupan, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketangguhan masyarakat," ujar Nasaruddin.
Program mitigasi bencana yang dijalankan Kemenag ini merupakan bagian dari agenda nasional Asta Cita, melalui program Ekoteologi dan Beragama Berdampak.
Kementerian Agama juga mendorong penerapan konsep rumah ibadah ramah bencana, green office, serta gerakan penanaman satu juta pohon sebagai upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan ketangguhan masyarakat.
Peran Aktif Kemenag dan Respons terhadap Bencana
Menag Nasaruddin Umar turut memaparkan langkah strategis dan komitmen Kemenag dalam memperkuat ketangguhan layanan keagamaan dalam menghadapi kebencanaan.
Kemenag secara aktif menjaga keberlanjutan layanan pendidikan dan ibadah di wilayah terdampak, memobilisasi penyuluh agama sebagai relawan, dan memberikan dukungan psikososial serta spiritual kepada masyarakat terdampak.
"Komunitas keagamaan sering menjadi barisan terdepan ketika bencana terjadi. Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan layanan keagamaan dan pendidikan serta mendampingi masyarakat secara moral dan spiritual," tegasnya.
Kemenag juga telah merespons sejumlah bencana terbaru, seperti banjir di Bali, runtuhnya bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, dan robohnya musala serta majelis taklim di Bogor.
Total bantuan yang telah disalurkan untuk kejadian-kejadian tersebut lebih dari Rp1,4 miliar.
"Empati Kementerian Agama bukan hanya melalui doa, tetapi aksi nyata memulihkan sarana pendidikan dan ibadah, serta memulihkan ketenangan masyarakat," ujarnya lagi.
Apresiasi dan Dorongan dari DPR RI
Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemenag dan lembaga terkait atas upaya penanganan bencana di semua fase, mulai dari mitigasi hingga pemulihan.
Timwas juga mendorong adanya penyelarasan regulasi penanganan bencana lintas kementerian, peningkatan koordinasi untuk integrasi layanan kedaruratan, termasuk penggunaan single emergency number, single command center, dan pengembangan aplikasi nasional penanggulangan bencana.
Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media juga menjadi perhatian utama.
Timwas DPR RI menyarankan penunjukan pejabat khusus untuk koordinasi intensif dengan Timwas DPR.
"Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan darurat benar-benar cepat, satu komando, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujar perwakilan Timwas DPR RI.
- Penulis :
- Arian Mesa
