Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Semarang, Dorong Suasana Nyaman dan Layanan Efisien

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Semarang, Dorong Suasana Nyaman dan Layanan Efisien
Foto: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengecek langsung kesiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Jawa Tengah (sumber: Kemendagri)

Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Jawa Tengah.

Mendagri menyampaikan bahwa MPP Semarang merupakan salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.

"Kalau yang kita lihat malam ini ya baik. Tapi, saya tahu karena MPP ini salah satu yang terbaik juga di Jawa Tengah," ungkapnya.

Namun demikian, ia menyarankan agar suasana MPP dibuat lebih nyaman agar masyarakat semakin betah dalam mengakses layanan publik.

Dorong Penyesuaian dengan MPP Kabupaten Badung

Tito mendorong agar MPP Semarang bisa mencontoh konsep pelayanan di MPP Kabupaten Badung, Bali.

Menurutnya, MPP di Badung membangun suasana pelayanan yang lebih menarik dan dekat dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai membuat pengunjung merasa lebih nyaman saat mengakses berbagai layanan di satu tempat.

Tito menjelaskan bahwa keberadaan MPP di Indonesia pada dasarnya mengadopsi model pelayanan publik dari negara Georgia.

Konsep ini kemudian diterapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi pelayanan publik.

Permudah Perizinan dan Dukung Program Tiga Juta Rumah

Tito menekankan pentingnya optimalisasi fungsi MPP di seluruh wilayah Jawa Tengah, khususnya untuk mendukung program tiga juta rumah.

Ia menyebutkan bahwa MPP dapat membantu penyediaan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara lebih cepat dan efisien.

"Tapi, kalau saatnya dia ada di Mal Pelayanan Publik, ada outlet PBG, BPHTB, udah buat aja di mal itu," tegasnya.

Menurutnya, keberadaan MPP sangat membantu masyarakat karena mampu memangkas jalur birokrasi yang sebelumnya rumit.

Dalam pengalamannya, proses perizinan PBG yang dulu memakan waktu lama, kini bisa diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 15 menit.

"Kemudahan inilah yang perlu terus ditingkatkan," ia menambahkan.
 

Penulis :
Arian Mesa