Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau manajemen pabrik ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) dan para pekerjanya untuk mengedepankan dialog bipartit dalam membahas rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan bahwa PHK sebaiknya dijadikan pilihan terakhir di tengah tantangan pasar global yang masih bergejolak. “Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja,” ujarnya.
Pemerintah Minta Alternatif Selain PHK
Rencana PHK akan dilakukan secara bertahap mulai 30 November 2025 dan menyasar sekitar 280 pekerja dari total 2.800 karyawan yang ada di pabrik asal Prancis tersebut.
Afriansyah berharap perusahaan dapat mencari solusi alternatif sebelum mengambil langkah pemutusan kerja. “Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pembenahan ekonomi nasional guna menekan angka pengangguran dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia.
Setelah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, Afriansyah mengungkapkan bahwa pihak MAS siap membatalkan atau mencabut surat PHK yang telah dikeluarkan sebelumnya. Perusahaan juga akan memberikan pelatihan bagi pekerja terdampak dan segera memulai proses perundingan bipartit.
Manajemen dan Serikat Pekerja Angkat Suara
Presiden Direktur PT MAS Igor Zyemit menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan karyawan merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.
“Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin,” ungkap Igor.
Ia menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat, yang memengaruhi daya saing global perusahaan.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS, Guntoro, meminta pihak manajemen untuk mencabut surat PHK dan skorsing yang telah dikeluarkan serta mempekerjakan kembali pekerja terdampak. “Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
