Pantau - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, menyusul pelantikan sepuluh anggota komisi tersebut.
Dalam arahannya, Presiden menugaskan komisi untuk mengkaji institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara menyeluruh guna merumuskan langkah-langkah reformasi yang diperlukan.
Presiden menekankan bahwa komisi tersebut juga bertugas menyusun dan menyerahkan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah.
"Tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan," ungkapnya.
Komitmen pada Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil serta kepastian hukum sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia meminta agar reformasi Polri menjadi bagian integral dari upaya memperkuat institusi hukum di Indonesia.
Komisi Reformasi Polri ini diketuai oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, yang juga merangkap sebagai anggota.
Susunan Anggota Komisi dan Pejabat yang Hadir
Selain Jimly, sembilan anggota lainnya yang dilantik adalah:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kapolri
- Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian
- Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri periode 2016–2019
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
- Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019–2024 dan Ketua MK periode 2008–2013
- Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz, Kapolri periode 2019–2021
- Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015–2016
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan pejabat tinggi lainnya, antara lain:
- Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Sugiono, Menteri Luar Negeri
- Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet
- Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima TNI
- M. Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara
Presiden Prabowo berharap komisi ini dapat bekerja secara cepat dan efektif dalam memberikan rekomendasi konkret untuk mempercepat reformasi di tubuh Polri.
- Penulis :
- Shila Glorya
