Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang akhir tahun 2025 guna memastikan keberpihakan pada rakyat kecil dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha baru.
Aspirasi Masyarakat dan Penekanan pada Pemerataan
Permintaan evaluasi tersebut disampaikan Saleh agar bantuan modal melalui KUR menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya penerima baru sesuai dengan komitmen Kementerian Koperasi dan UKM.
"Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi yang ditumbuhkan dari bidang ini sangat besar. Ada banyak lapangan pekerjaan yang tumbuh jika usaha mereka berhasil, makanya harus diseriusi dan diawasi dengan baik," ujarnya.
Saleh menyampaikan bahwa banyak aspirasi masyarakat menyoroti pola penyaluran KUR yang kerap hanya menyasar penerima lama dengan riwayat pembayaran yang lancar, bahkan jumlah pinjamannya terus meningkat.
Penyaluran yang tidak merata ini dinilai menghambat peluang bagi pelaku usaha baru yang belum pernah menerima bantuan modal serupa.
Peran Kementerian dan Prinsip Keadilan dalam Akses KUR
Ia menegaskan bahwa UMKM adalah urat nadi perekonomian nasional, sehingga distribusi KUR perlu ditangani dengan serius, terstruktur, dan menyeluruh.
"Pada titik ini, Kementerian UMKM harus berperan. Perlu sosialisasi dan pembinaan, bahkan jika perlu ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada," tegasnya.
Saleh juga meminta agar proses seleksi penerima KUR dilakukan secara adil agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Komisi VII DPR RI berkomitmen mengawal penyaluran KUR agar tepat sasaran dan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkeadilan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
