Pantau - PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yang merupakan kader partai tersebut.
PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum KPK
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi independensi KPK dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
"Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut", ungkapnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap terhadap Sugiri.
Said juga menilai bahwa tindak pidana korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat karena melukai amanah yang diberikan oleh masyarakat.
OTT Jadi Evaluasi Internal PDI Perjuangan
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Said menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo atas keterlibatan Sugiri dalam kasus tersebut.
"Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera", ujarnya.
Peristiwa ini akan dijadikan bahan evaluasi oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk memperkuat pembinaan internal agar kejadian serupa tidak terulang.
Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah agar tidak berbiaya mahal dan tidak memicu praktik korupsi.
Sebelumnya, KPK telah membawa Sugiri Sancoko dan enam orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan intensif.
"Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif", ungkap perwakilan KPK.
Mereka yang diamankan dalam kloter pertama antara lain Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah, dan dua orang dari pihak swasta.
Sementara itu, kloter kedua terdiri atas orang kepercayaan Bupati Ponorogo yang berinisial KPU.
- Penulis :
- Arian Mesa
