Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Komitmen Pembiayaan PT SMI untuk Pemda Tembus Rp36,16 Triliun hingga September 2025

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Komitmen Pembiayaan PT SMI untuk Pemda Tembus Rp36,16 Triliun hingga September 2025
Foto: Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah (tengah) dalam acara temu media di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Senin 10/11/2025 (sumber: ANTARA/Bayu Saputra)

Pantau - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatatkan total komitmen pembiayaan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) mencapai Rp36,16 triliun hingga September 2025, dengan dana yang telah dicairkan atau outstanding sebesar Rp17,59 triliun.

Skema Pembiayaan PEN dan Reguler

Pembiayaan tersebut terbagi dalam dua skema, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemda dan pembiayaan daerah reguler.

Komitmen pinjaman dalam skema PEN mencapai Rp34,27 triliun dengan outstanding sebesar Rp17,35 triliun.

Skema pembiayaan PEN ini telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua.

Sementara itu, pembiayaan daerah reguler mencatatkan total komitmen Rp1,89 triliun, dengan realisasi outstanding sebesar Rp240 miliar.

Skema pembiayaan reguler tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174 Tahun 2016 dan lebih banyak dimanfaatkan oleh Pemda di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua.

Alokasi Pembiayaan dan Mekanisme Penilaian

Sebagian besar dana pembiayaan PT SMI diarahkan untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, serta rumah sakit daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran pusat yang menyebabkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) turut mendorong Pemda mencari alternatif pembiayaan melalui PT SMI.

"Betul, jadi dengan relatif terbatasnya transfer ke daerah, beberapa daerah (Pemda) menjadi lebih semangat untuk melakukan pinjaman daerah tersebut," ungkapnya.

Salah satu contoh rencana pemanfaatan pembiayaan datang dari Bupati Lampung Selatan yang berencana mengajukan pinjaman daerah pada tahun 2026 sebesar sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan ruas jalan.

PT SMI menyatakan bahwa persetujuan pinjaman tidak diberikan secara sembarangan, melainkan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kemampuan fiskal masing-masing daerah.

"Kita juga tidak gebyah-uyah memberikan pinjaman daerah. Ada beberapa tolok ukur, tapi tolok ukur utamanya adalah dengan menghitung kapasitas fiskal mereka. Memang kapasitas fiskal dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Selain itu, kita juga melakukan yang namanya pemfokusan dari proyek apa yang mau kita biayai," ia mengungkapkan.

Untuk memperkuat validitas penilaian, PT SMI mengandalkan lembaga internal bernama SMI Research Institute yang bertugas melakukan tes diagnostik regional guna memetakan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, PT SMI aktif memberikan pelatihan (capacity building) kepada Pemda agar memahami proses dan prosedur pengajuan pinjaman secara tepat dan efektif.

Penulis :
Leon Weldrick