Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk hadir dalam rapat pembahasan strategi penyelamatan industri baja nasional yang digelar pada 10 November 2025, menyusul absennya Mendag dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Baja Dinilai Strategis bagi Kedaulatan Ekonomi
Nurdin menegaskan bahwa kebijakan industri baja bukan sekadar isu bisnis, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri.
Ia menyebut baja sebagai komponen vital dalam pembangunan infrastruktur dan sektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap daya saing nasional.
Menurutnya, kehadiran Mendag menjadi penting dalam pembahasan kebijakan strategis karena posisi menteri sebagai pembantu presiden memiliki tanggung jawab langsung atas arah kebijakan perdagangan.
Nurdin menyatakan bahwa secara konstitusional, DPR memiliki kedudukan setara dengan kementerian, dan ketidakhadiran menteri mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap fungsi representasi rakyat.
"Minimal pejabat setingkat wakil menteri seharusnya hadir jika pembahasan menyangkut isu strategis seperti industri baja," ungkapnya.
Industri Baja Tertekan, Impor Murah Masih Mendominasi
Komisi VI DPR RI menyoroti kondisi industri baja nasional yang tengah menghadapi tekanan serius, dengan produksi tahun 2024 mencapai 18 juta ton dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-14 dunia.
Namun, tingkat utilisasi kapasitas produksi nasional baru mencapai 52,7 persen, menunjukkan masih banyak potensi industri dalam negeri yang belum dimanfaatkan optimal.
Sementara itu, kebutuhan baja nasional pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 19,3 juta ton, namun sebagian besar permintaan tersebut masih dipenuhi melalui impor murah, khususnya dari China.
Dalam situasi seperti ini, Nurdin menilai kehadiran Mendag dalam forum pembahasan sangat krusial untuk menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap industri baja nasional yang berperan strategis dalam perekonomian.
Ia menegaskan bahwa DPR akan terus memperjuangkan kepentingan nasional agar kebijakan pemerintah benar-benar melindungi dan menguatkan industri dalam negeri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
