Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Puan Maharani Serukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Global di Forum Ketua Parlemen MIKTA ke-11

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Puan Maharani Serukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Global di Forum Ketua Parlemen MIKTA ke-11
Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbicara dalam forum MIKTA Speakers' Consultation atau Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA ke-11 tahun 2025 di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu 12/11/2025 (sumber: DPR RI)

Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan langkah konkret dari negara-negara anggota MIKTA dalam mengatasi konflik global, termasuk di Palestina dan Sudan, saat berbicara di Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA ke-11 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, tahun 2025.

Seruan Perdamaian untuk Palestina, Sudan, dan Negara Konflik Lain

Puan menyampaikan bahwa MIKTA—yang terdiri atas Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia—harus mengambil peran aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional yang tengah berlangsung.

"Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama," ungkapnya.

Ia menilai bahwa meningkatnya persaingan antarnegara adidaya dan kecenderungan penggunaan kekuatan telah mempersempit ruang bagi upaya penahanan diri.

Menurutnya, dampak dari kondisi tersebut tidak hanya berupa meningkatnya jumlah korban, namun juga ancaman eskalasi yang semakin besar.

Peran Strategis Parlemen dan Prinsip Bantuan Kemanusiaan

Puan mengajak seluruh negara anggota MIKTA untuk memperkuat mekanisme manajemen krisis dan membangun rasa saling percaya antarnegara.

"Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat," ia mengungkapkan.

Ia menegaskan bahwa parlemen memiliki fungsi penting dalam pembangunan perdamaian dan tidak cukup hanya menjadi pengamat.

"Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh," ujarnya.

Dalam konteks bantuan kemanusiaan, Puan menekankan pentingnya prinsip netralitas, imparsialitas, serta kebebasan dari agenda politik, ekonomi, atau militer.

Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut harus berbasis pada penilaian independen, sesuai kebutuhan, dan disetujui oleh negara terdampak, sambil tetap menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

"Parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan," tegasnya.

Penulis :
Shila Glorya