Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Indonesia Serahkan Dokumen Rencana Adaptasi Nasional di COP30 untuk Perkuat Aksi Iklim Global

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Indonesia Serahkan Dokumen Rencana Adaptasi Nasional di COP30 untuk Perkuat Aksi Iklim Global
Foto: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Executive Secretary Simon Stell (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berbincang di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Jumat 14/11/2025 (sumber: ANTARA/Anita Permata Dewi)

Pantau - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq secara resmi menyerahkan dokumen Rencana Adaptasi Nasional (NAP) kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Jumat, 14 November 2025 di Belém, Brasil, sebagai bagian dari agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30).

Dokumen Strategis untuk Aksi Adaptasi Iklim

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung kepada Simon Stell selaku perwakilan dari Sekretariat UNFCCC.

"Tadi kita juga berkunjung ke UNFCCC, menemui Bapak Simon Stell sebagai Sekretariat UNFCCC berdiskusi, dan menyampaikan dokumen National Adaptation Plan yang merupakan suatu dokumen yang diminta dari semua negara untuk disampaikan ke UNFCCC untuk parameter pengukuran terkait dengan upaya adaptasi yang kita lakukan," ungkap Hanif.

NAP disusun sebagai kerangka strategis untuk memanfaatkan sumber daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata di berbagai sektor.

Elemen utama dalam dokumen ini mencakup inventarisasi dampak perubahan iklim, proyeksi ke depan, penyusunan rencana adaptasi berbasis dampak, strategi pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan adaptasi.

Fokus Diplomasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan

Pada forum COP30 yang berlangsung dari 10 hingga 21 November 2025 di Belém, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan diplomasi hijau guna menarik investasi dan pembiayaan iklim secara berkelanjutan.

Indonesia mendorong integritas pasar karbon sebagai salah satu instrumen penting untuk menurunkan emisi secara terukur dan transparan.

Selain itu, pemerintah mempromosikan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis solusi alam serta inovasi teknologi sebagai landasan pembangunan rendah karbon.

Fokus utama lainnya termasuk transisi energi yang berkeadilan, perlindungan kawasan hutan, dan penerapan kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah dan Nilai Ekonomi Karbon.

Selama konferensi berlangsung, Indonesia juga membuka Paviliun Indonesia sebagai ruang interaktif untuk diskusi, presentasi program, pertemuan bilateral, dan kolaborasi internasional dengan berbagai pemangku kepentingan global.

Penulis :
Shila Glorya