Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengkaji wacana pengembalian sistem enam hari sekolah bagi siswa SMA dan SMK di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara resmi.
"Masih dikaji untuk ide enam hari sekolah," ungkapnya saat menghadiri acara Refleksi Milad ke-113 Muhammadiyah dan Milad ke-27 Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) di Crystal Building UMKU, Sabtu, 22 November 2025.
Pemerintah Tampung Masukan Masyarakat
Sumarno menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menampung berbagai masukan dari masyarakat terkait rencana pengembalian sistem sekolah enam hari.
Masukan-masukan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses kajian menyeluruh terhadap kebijakan yang akan diambil.
Ia juga menegaskan bahwa setiap permasalahan yang muncul di sektor pendidikan akan selalu menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah.
Pertimbangan Sosial dan Pengawasan Anak
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan lima hari sekolah sebenarnya bertujuan untuk memberikan waktu luang bagi anak-anak agar dapat berkumpul bersama keluarga.
Namun, dari hasil kajian terbaru, ditemukan bahwa banyak orang tua justru bekerja selama enam hingga tujuh hari dalam sepekan.
"Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak. Maka, ada satu hari yang tanpa pengawasan," ia mengungkapkan terkait dampak kebijakan lima hari sekolah terhadap anak-anak.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin tetap berkomitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.
Rencana pengembalian sistem enam hari sekolah diharapkan dapat memberikan pengawasan lebih terhadap anak ketika tidak bersama orang tua.
Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan secara langsung dan akan tetap menunggu hasil kajian dari para pakar pendidikan, perguruan tinggi, serta kalangan legislatif.
Taj Yasin juga menegaskan bahwa wacana ini hanya akan berlaku untuk jenjang SMA dan SMK, karena keduanya merupakan kewenangan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Laporan ini disampaikan oleh Akhmad Nazaruddin dan disunting oleh Endang Sukarelawati.
- Penulis :
- Leon Weldrick
