Pantau - Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperkuat pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna membendung masuknya barang impor ilegal ke pasar dalam negeri.
Barang-barang ilegal yang tidak memenuhi standar dinilai berpotensi merusak harga pasar dan mengganggu daya saing produk lokal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya penerapan SNI sebagai instrumen proteksi pasar dan peningkatan daya saing nasional.
Penguatan Sosialisasi dan Penertiban LPK
Evita menilai BSN perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi dan akreditasi kepada masyarakat.
"Manfaatkan media sosial sekarang pak, anggaran kan nggak punya untuk sosialisasi langsung, manfaatkan medsos, bikin konten menarik, yang muda-muda di BSN suruh bikin konten-konten menarik," ucapnya saat rapat dengan BSN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ia juga mendorong agar BSN menyelaraskan skema akreditasi dengan SNI Wajib demi menghindari proses audit berulang, biaya ganda, dan untuk mempercepat proses sertifikasi industri.
"Memperkuat pengawasan LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian) untuk memastikan proses akreditasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan sanksi tegas kepada LPK yang beroperasi tanpa legalitas yang sah," kata Evita.
Permintaan Rekomendasi dan Pengangkatan Kepala BSN Definitif
Evita turut meminta BSN agar menyampaikan usulan atau rekomendasi tertulis terkait berbagai permasalahan dalam penerapan SNI.
Permasalahan yang diangkat antara lain tumpang tindih peraturan dan ketidaksesuaian regulasi standar produk dengan standar internasional atau dari negara lain.
"Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera mengangkat Kepala Badan Standarisasi Nasional secara definitif," ujar Evita saat membacakan poin-poin kesimpulan rapat.
- Penulis :
- Arian Mesa
