Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR Ingatkan Beban Negara Akibat Lemahnya Hilirisasi di Tengah Melimpahnya Cadangan Mineral Indonesia

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Ingatkan Beban Negara Akibat Lemahnya Hilirisasi di Tengah Melimpahnya Cadangan Mineral Indonesia
Foto: (Sumber : Anggota Komisi VI DPR RI Nurwayah saat memimpin RDPU dengan pakar dan praktisi dari Perhapi, IAGI, APMI, serta Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB. di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Foto : Farhan/Andri.)

Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Nurwayah mengingatkan bahwa ketidakmampuan Indonesia mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dapat membebani negara.

Impor Baja di Tengah Cadangan Mineral Melimpah

Indonesia memiliki 2,9 miliar ton cadangan bijih besi, 444 juta ton cadangan batu bara, dan 455 juta ton cadangan dolomit yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Meski memiliki cadangan besar, Indonesia masih mengimpor 14 juta ton bahan baku baja pada tahun 2024.

Nurwayah menegaskan bahwa biaya impor pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat dengan menyatakan, “Publik perlu tahu, setiap kali kita mengimpor, biaya itu akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Harga rumah naik, biaya infrastruktur lebih mahal, sampai UMKM pun terdampak”, ungkapnya.

Dampak impor baja dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga rumah, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, meningkatnya harga kendaraan serta peralatan berbasis logam, dan berkurangnya daya saing UMKM yang bergantung pada bahan baku baja.

Nurwayah menilai selama hilirisasi tidak diperkuat, publik akan terus menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatifnya.

Dorongan Penguatan Hilirisasi dan Teknologi Industri

Ia membandingkan Indonesia dengan Jepang dan Amerika Serikat yang tidak memiliki sumber daya alam sebesar Indonesia tetapi mampu membangun industri baja dan manufaktur yang kuat.

Keberhasilan negara tersebut dinilai terletak pada penguasaan teknologi, integrasi industri, dan konsistensi kebijakan, bukan pada melimpahnya sumber daya alam.

Pemerintah didorong mengambil langkah konkret untuk memastikan hilirisasi berjalan optimal agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari kekayaan mineral Indonesia.

Eksplorasi agresif yang melibatkan BUMN dan swasta dinilai sangat penting untuk menjamin pasokan bahan baku.

Diperlukan pembangunan pabrik pengolahan dengan teknologi tepat serta regulasi penggunaan bahan lokal tanpa menghambat akses industri terhadap tambang dan investasi.

Nurwayah menegaskan bahwa kebijakan harus menghasilkan dampak nyata seperti harga yang stabil, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian industri yang memperkuat ekonomi domestik.

Ia mempertanyakan ketergantungan pada impor dengan menyatakan, “Jika negara lain bisa maju tanpa sumber daya alam melimpah, mengapa Indonesia yang kaya justru masih bergantung?”, ujarnya.

Penulis :
Aditya Yohan