Pantau - Tim Pengawasan Penanganan Bencana DPR RI melakukan kunjungan langsung ke Pendapa Arya Wiraraja, Lumajang, untuk memastikan proses pemulihan pascaerupsi Gunung Semeru berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemantauan Penanganan Bencana dan Dampak Erupsi
Ketua Harian Timwas M. Husni mendengarkan paparan dari Pemkab Lumajang dan BNPB mengenai perkembangan penanganan bencana.
“Semua informasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme. Tujuan kami memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.
Erupsi Semeru 2025 merupakan yang terbesar sejak 2021 dan menyebabkan lebih dari 1.200 warga terdampak, ratusan rumah rusak berat, serta kerusakan pada tanggul penahan lahar dan akses jalan.
Timwas meninjau progres relokasi warga, layanan kesehatan, ketersediaan air bersih, kesiapsiagaan petugas, serta infrastruktur terdampak sementara status Semeru hingga akhir November 2025 masih Level IV (Awas).
“Kondisi kerusakan infrastruktur seperti tanggul dan jalan akan kami sampaikan ke Menteri PUPR sebagai mitra kami, termasuk soal meningkatnya kasus ISPA ke Kementerian Kesehatan”, ujarnya.
Kasus ISPA meningkat dengan lebih dari 300 kasus tercatat dua minggu setelah erupsi akibat paparan abu vulkanik.
Penguatan Mitigasi, Sinergi Pusat–Daerah, dan Rencana Pemulihan
Timwas mengapresiasi tidak adanya korban jiwa dalam erupsi 2025 sebagai bukti bahwa mitigasi bencana di Lumajang berjalan baik.
“Warga Lumajang sangat siap dan teredukasi. Tidak adanya korban jiwa adalah capaian besar. Tapi masyarakat tetap harus mematuhi zona bahaya”, katanya.
BNPB sejak 2022 memperkuat sistem peringatan dini, jalur evakuasi, sensor vulkanik, dan desa siaga bencana di sekitar Semeru.
Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa pemkab terus menjalankan layanan masyarakat terkait hunian sementara, kesehatan, dan pemulihan ekonomi serta menyampaikan terima kasih atas pengawasan DPR.
Rencana pemulihan jangka menengah dan panjang dipaparkan termasuk rekonstruksi Jembatan Gladak Perak, penguatan tanggul lahar Sungai Besuk Kobokan, dan rencana relokasi mandiri warga zona merah.
Pemerintah pusat akan menggunakan paparan tersebut sebagai bahan evaluasi strategis.
Jangka waktu pemulihan belum dapat ditentukan karena kondisi Semeru masih dinamis.
“Penanganan bencana bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Kami belum bisa menentukan apakah selesai dalam dua atau tiga bulan ke depan. Kami berharap tidak ada erupsi susulan”, ujar perwakilan Timwas.
Pemerintah dipastikan hadir dan terlibat dalam setiap tahap pemulihan.
“Kami memastikan Pemerintah hadir dan terlibat langsung dalam penanganan bencana. Itu yang penting”, tegasnya.
Kunjungan Timwas memberi harapan baru bagi masyarakat Lumajang dengan sinergi pusat dan daerah menjadi kunci pemulihan serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana mendatang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
