Pantau - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh akibat banjir dan longsor yang meluas dalam beberapa hari terakhir.
Penetapan status darurat ini diumumkan langsung oleh Mualem pada Kamis, 27 November 2025, di Banda Aceh usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengenai penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2025.
"Hari ini saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh," ungkapnya.
Status tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.
Langkah ini diambil untuk mempercepat proses penanganan bencana, mulai dari mobilisasi logistik, evakuasi warga terdampak, hingga koordinasi lintas lembaga.
Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan darurat melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) ke sejumlah kabupaten dan kota.
" Kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut," ia mengungkapkan.
Dampak Bencana dan Tindakan Lanjutan
Selama sepekan terakhir, wilayah Aceh diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang lama.
Berdasarkan laporan terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir telah merendam 20 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.
Bencana ini mengakibatkan 13 orang meninggal dunia serta menyebabkan kerusakan infrastruktur, seperti rumah, jalan, jembatan, lahan pertanian, dan tiang listrik yang roboh.
Akses transportasi mulai lumpuh di beberapa daerah, termasuk putusnya jembatan di jalan nasional Banda Aceh-Medan yang menghambat distribusi bantuan dan mobilisasi petugas.
"Kita minta kepada Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir," ujar Mualem.
Dengan adanya status tanggap darurat ini, pemerintah berharap penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
- Penulis :
- Shila Glorya
