Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa bandara yang terletak di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, hanya digunakan untuk penerbangan domestik dan tidak memiliki status sebagai bandara internasional.
Luhut menyatakan bahwa bandara tersebut memang tidak memerlukan kehadiran petugas bea cukai maupun imigrasi, karena fungsinya yang terbatas pada penerbangan domestik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," ungkapnya.
Bandara Sebagai Fasilitas Investasi Strategis
Luhut menjelaskan bahwa pembangunan bandara tersebut diputuskan dalam rapat bersama sejumlah instansi terkait saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menurutnya, bandara tersebut dibangun sebagai bagian dari fasilitas untuk investor asal China yang menanamkan modal dalam jumlah besar di kawasan industri Morowali.
Nilai investasi yang dikucurkan investor Tiongkok mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS dan telah menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja lokal di Indonesia.
Luhut menegaskan bahwa pemberian fasilitas seperti ini lazim dilakukan di negara-negara lain yang juga mengandalkan investasi asing, seperti Vietnam dan Thailand.
"Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi 20 miliar dolar AS, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," ia mengungkapkan.
Pemerintah, lanjutnya, juga menetapkan sejumlah ketentuan khusus dalam setiap kerja sama strategis, termasuk dengan Tiongkok, untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tetap memberi manfaat maksimal bagi Indonesia.
"Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi, di antaranya penggunaan teknologi terbaik, pemanfaatan tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, dan transfer teknologi serta capacity building," jelasnya.
Isu Keamanan dan Lingkungan Kembali Disorot
Isu mengenai Bandara IMIP kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan latihan TNI di Morowali pada Kamis (20/11), dan menyoroti tidak adanya perangkat negara di bandara tersebut.
Menanggapi hal ini, Luhut menyebut bahwa sejak 2021 dirinya telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan nasional.
"Terkait masalah lingkungan, sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan," ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa dirinya terus berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden China Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia dalam urusan strategis, guna memastikan seluruh aktivitas lapangan mematuhi hukum nasional.
Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya praktik yang mengarah pada terbentuknya "negara dalam negara" di wilayah investasi asing.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera melakukan investigasi terhadap operasional bandara khusus di kawasan tambang Morowali tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
