Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menetapkan status siaga bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2025/2026.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menjelaskan bahwa apel siaga bencana yang dilakukan bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya pencegahan yang melibatkan pengecekan kesiapan personel dan peralatan.
Lombok Timur Rentan Terhadap Berbagai Ancaman Bencana
Lombok Timur merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana, dengan 11 jenis ancaman yang tercatat dalam indeks risiko bencana. Beberapa bencana hidrometeorologi yang menjadi perhatian utama adalah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan cuaca ekstrem, yang dampaknya dapat sangat signifikan bagi wilayah tersebut.
Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa "kerugian material akibat bencana di Lombok Timur setiap tahunnya berada di atas Rp9 miliar". Ia juga menyinggung bencana yang sedang melanda beberapa provinsi di Aceh dan Pulau Sumatera, yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian besar.
Banjir di Lombok Timur
Baru-baru ini, wilayah Desa Pringgabaya hingga Perigi di Lombok Timur diterjang banjir yang mengakibatkan kerugian, termasuk putusnya jembatan vital. Bupati Haerul menanggapi potensi cuaca ekstrem yang dirilis oleh BMKG dan menginstruksikan peningkatan kesiapsiagaan di daerah tersebut.
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi
Bupati Haerul menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan, tidak hanya pada aspek respons, tetapi juga pada mitigasi aktif. Ia mengingatkan agar kesiapsiagaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas internal petugas dan melakukan simulasi berkala untuk memastikan mereka dapat menggunakan peralatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
"Penting untuk memastikan validitas dokumen, SOP, dan sistem peringatan dini agar dapat diimplementasikan dengan cepat di lapangan," tegasnya.
Kolaborasi dan Keterlibatan Masyarakat
Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, terutama relawan dan komunitas, dalam upaya mitigasi bencana. Sinergi antar-instansi juga menjadi prioritas, dengan tujuan untuk menjaga penanganan bencana yang efektif dan menghindari informasi yang tidak jelas atau hoaks.
Instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, dan BPBD, telah diminta untuk bergerak cepat melakukan penebangan atau pengurangan ranting pohon yang berpotensi tumbang dan menyebabkan bencana.
"Seperti yang saya sampaikan, mari jadikan apel gelar pasukan ini sebagai komitmen bersama. Ingatlah, kesiapsiagaan merupakan investasi untuk mengurangi risiko," ungkap Bupati Haerul.
- Penulis :
- Aditya Yohan
