Pantau - Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem kearsipan dan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Penguatan Sistem Kearsipan dan Transformasi Kelembagaan
Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa kearsipan dan keterbukaan informasi publik saling terkait dan menjadi mandat yang harus dipatuhi seluruh lembaga negara.
Indra menekankan pentingnya transformasi kelembagaan DPR RI untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi serta memperkuat transparansi.
Ia menyampaikan, "Kita semua sepakat bahwa perjalanan suatu bangsa terlihat dari catatan sejarah yang dihasilkan melalui kearsipan", ungkapnya.
DPR RI memperkuat kesiapan sumber daya manusia aparatur dan mendorong penggunaan sistem digital agar informasi publik dapat diakses dengan lebih mudah.
Indra mengingatkan bahwa masih banyak unit DPR yang perlu melakukan perbaikan, namun evaluasi akan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan Setjen DPR RI.
Ia menegaskan, "Kami bertekad untuk memastikan bahwa semua kearsipan dan keterbukaan informasi dapat diakses dengan baik oleh masyarakat", ujarnya.
Kearsipan sebagai Aset Bangsa dan Tanggung Jawab Moral
Kearsipan yang baik dinilai penting tidak hanya untuk kepentingan internal DPR, tetapi juga untuk menjaga aset nilai historis bangsa.
DPR berupaya menciptakan sinergi antara teknologi dan kearsipan yang sistematis sebagai bagian dari tuntutan menuju sistem lembaga yang lebih terbuka.
Indra menekankan bahwa perubahan ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral untuk menghadirkan akses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, "Ini adalah tanggung jawab kami untuk menyiapkan catatan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan", ia menambahkan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Sekjen DPR RI berharap tercipta lingkungan lembaga yang lebih transparan, akuntabel, dan mendukung demokrasi yang lebih baik.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Setjen DPR RI dan ANRI RI.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
