Pantau - Pemerintah tengah mengkaji strategi pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (I-UEA CEPA) untuk memperlancar suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa skema ini diharapkan dapat mengatasi hambatan perdagangan dan menurunkan biaya logistik.
Melalui CEPA, produk makanan Indonesia bisa dikirim ke Uni Emirat Arab tanpa dikenakan pajak, sebelum didistribusikan lebih lanjut ke Arab Saudi.
Zulkifli Hasan menyebut strategi ini sebagai langkah awal sebelum Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan langsung dengan Arab Saudi.
"Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab. UEA itu sudah bebas kiriman, kita tidak ada pajak dari UEA, nanti baru ke sana (Arab Saudi)", ungkapnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Hambatan Regulasi Didorong untuk Dihilangkan
Zulhas menjelaskan bahwa masih ada kendala yang harus diatasi, terutama terkait regulasi dan standar dari otoritas makanan dan obat di Arab Saudi.
Untuk itu, pemerintah meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia segera melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
"Kami putuskan agar BPOM kita di sini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan. Apakah siap saji, apakah itu fresh, ada berapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh", ia mengungkapkan.
Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat akses pasar, tetapi juga berpotensi menurunkan biaya penyelenggaraan haji yang selama ini dibebankan kepada jamaah.
Potensi Ekonomi Rp60 Triliun dari Makanan Jamaah
Menurut Zulhas, makanan merupakan salah satu komponen pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan ibadah haji.
Ia menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi hingga Rp60 triliun dari penyediaan makanan bagi jamaah haji dan umrah setiap tahunnya.
Namun, selama ini perputaran dana tersebut hanya terjadi di luar negeri karena pasokan makanan belum berasal dari Indonesia.
Pemerintah menilai jika Indonesia mampu menjadi penyedia makanan, maka perputaran uang akan terjadi di dalam negeri dan memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha lokal.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus yang menangani penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk dalam hal penyediaan makanan.
Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah agar Indonesia bisa mulai memasok sebagian kebutuhan makanan jamaah.
Pasokan akan ditingkatkan secara bertahap seiring dengan kemampuan industri pangan nasional dalam memenuhi standar dan permintaan pasar.
- Penulis :
- Arian Mesa
