Pantau - Komisi I DPRD Jawa Barat akan memeriksa kesesuaian kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pelaksanaan proyek normalisasi Kali Wadas di Kabupaten Karawang, terutama terkait pemberian uang pengganti untuk menyewa rumah bagi pemilik bangunan yang dibongkar.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan.
“Kita akan periksa, kita lagi monitoring dan evaluasi. Kan di sana ada yang dibongkar, lalu dikasih buat ngontrak dulu. Ini bagus, tapi kita tetap monitor agar jangan sporadis, artinya harus terencana, terukur dan teranggarkan (kalau gunakan APBD),” ungkapnya.
Rahmat menambahkan, meski secara umum DPRD Jabar mendukung upaya normalisasi yang dilakukan, tetap dibutuhkan perencanaan yang matang sebelum melakukan pembongkaran bangunan.
Fokus pada Bantuan Hunian Sementara dan Status Penghuni
Rahmat menyarankan agar hunian alternatif seperti rumah susun atau apartemen disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran bangunan liar, sebagaimana yang dilakukan di Jakarta.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar penghuni bangunan di kawasan Kali Wadas bukan warga asli Karawang, melainkan pendatang.
“Nanti kita juga periksa, kalau dia bukan orang Karawang, dan tidak mau menjadi orang situ, ya sudah memang solusinya ya dibongkar,” katanya.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi dalam membongkar bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) dinilai sejalan dengan upaya penertiban dan kelancaran aliran air di Kali Wadas.
“Karena kan begitu di atasnya berdiri bangunan tanpa izin, bangli (bangunan liar) ya kita kenalnya, otomatis memang menyendat saluran air. Karenanya kita setuju dan mendukung langkah ini,” ujarnya.
Proyek Normalisasi Dianggarkan Rp20 Miliar
Proyek normalisasi Kali Wadas merupakan bagian dari program penataan irigasi dan sungai di seluruh wilayah Jawa Barat.
Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp20 miliar dan digunakan untuk penataan lingkungan serta saluran air, termasuk di wilayah Kali Wadas.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi kerap membagikan dokumentasi kegiatan peninjauan proyek tersebut melalui media sosial.
Dalam beberapa unggahannya, Dedi terlihat memberikan bantuan kepada warga terdampak meski bangunan mereka berada di atas lahan milik PJT.
- Penulis :
- Leon Weldrick
