Kementerian PKP Percepat Pemulihan Fasilitas Publik Pascabencana Banjir di Aceh

Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat rencana pemulihan fasilitas publik pascabencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh.

Pemulihan ini mencakup pembangunan kembali masjid, jalan lingkungan, ruang bermain anak, serta hunian bagi masyarakat terdampak.

"Percepatan ini bukan untuk mendahului proses tanggap darurat, tetapi sebagai upaya paralel agar tidak terjadi kekosongan waktu ketika fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (6/12).

Pemerintah Pusat Bergerak Cepat Hadapi Dampak Banjir

Sejak Selasa (2 Desember 2025), Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penanganan dampak banjir di Aceh.

Ara menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera dimulai sejak masa tanggap darurat agar proses pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.

Sebagai langkah awal, Menteri PKP membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pascabencana yang terdiri dari tiga tim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Tim Sumut dan Sumbar telah lebih dahulu melakukan peninjauan lapangan, sementara tim untuk wilayah Aceh harus menyusul karena terkendala oleh keterbatasan penerbangan.

Pertemuan Strategis dengan Pemerintah Aceh

Setibanya di Aceh, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran didampingi oleh Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Hari Rubiyanto dan Staf Khusus Menteri Salamuddin Daeng.

Mereka langsung mengadakan pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh yang dihadiri oleh Istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T. Aznal Zahri.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kementerian PKP menyampaikan permohonan maaf atas kedatangan yang mendadak dan menjelaskan adanya instruksi khusus dari Menteri Ara.

" Kami mohon maaf jika kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan instruksi khusus Menteri Ara yang meminta percepatan penanganan dilakukan secara terukur dan cepat," ujar Imran di hadapan jajaran Pemerintah Aceh.