Pantau - Pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 159 ton ke sejumlah wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan Kapal Pengawas (KP) Orca 6 milik KKP dari Pangkalan PSDKP Muara Baru, Jakarta Utara, pada Minggu (14/12/2025), menuju Medan untuk proses distribusi lanjutan.
Bantuan logistik ini ditujukan untuk mendukung pemulihan korban bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan apresiasinya kepada KKP serta para mitra yang telah mendukung aksi kemanusiaan tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membantu kami menyalurkan amanah ini sebagian dari donasi dari keluarga besar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," ungkapnya.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Mitra Sosial
Dalam misi kemanusiaan ini, Kementerian PPPA juga bekerja sama dengan organisasi dan mitra seperti Perempuan Konghucu Indonesia, Unilever, serta Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
Bantuan yang dikirim mencakup bahan makanan, beras, pakaian layak pakai, kebutuhan spesifik, serta logistik penting lainnya untuk mendukung kebutuhan korban di pengungsian.
Komandan Satgas KKP Peduli Bencana yang juga Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengonfirmasi bahwa total bantuan mencapai 159 ton, dengan lebih dari 50 ton diterima pada Sabtu (13/12/2025).
Ipunk menjelaskan bahwa setelah tiba di Medan, bantuan tambahan akan dimuat sebelum didistribusikan oleh tim darat ke wilayah Aceh Tamiang.
Selanjutnya, KP Orca 6 akan berlayar ke Lhokseumawe dan wilayah barat hingga Sibolga untuk menjangkau titik sasaran melalui jalur darat.
"Di titik-titik itu sudah ada tim dari KKP, Satgas KKP, dan teman-teman petugas yang lain," ujarnya.
Fokus pada Perempuan dan Anak Korban Bencana
Menteri Arifah Fauzi menegaskan bahwa dalam penanganan bencana, Kementerian PPPA menerapkan pendekatan yang sensitif gender.
Langkah-langkah tersebut meliputi pendataan terpilah untuk perempuan dan anak, layanan Mobil Sapa untuk pendampingan, penyediaan informasi, dan kebutuhan trauma healing.
Selain itu, program reunifikasi keluarga yang terpisah juga menjadi bagian dari upaya Kementerian PPPA dalam memastikan perlindungan kelompok rentan selama masa pemulihan.
Pendampingan psikososial dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan kementerian lain dan pemerintah daerah.
"Dan pastinya ini tidak Kementerian PPPA sendiri, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, apapun yang kita lakukan kita harus berkolaborasi dan bersinergi. Jadi dengan KKP, kemudian dengan BNPB, Basarnas, kementerian lain kita juga berkolaborasi," ia mengungkapkan.
Ia juga menyampaikan harapan agar proses pemulihan dapat berjalan lancar.
"Kita berdoa mudah-mudahan semua bisa teratasi dan keluarga besar kita yang ada di tiga provinsi ini mendapatkan layanan sebaik-baiknya dan semua diberi kesehatan," tuturnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
