Pantau - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem membantah telah mengirim surat permintaan bantuan penanganan bencana langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya surat tersebut dan menyebut informasi yang beredar keliru.
"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," ungkapnya.
Pernyataan ini disampaikan Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan secara simbolis dari Kementerian Sosial yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Klarifikasi Pemerintah Aceh soal Surat Undangan
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman terkait tujuan surat tersebut.
"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," ia mengungkapkan.
Muhammad MTA menambahkan bahwa status bencana di Aceh saat ini masih berada pada level provinsi.
Karena status tersebut, pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisi dan memberikan prioritas penanganan, sedangkan Pemerintah Aceh tetap menjadi aktor utama dalam merespons kondisi darurat.
Untuk itu, Pemerintah Aceh merasa perlu mengundang lembaga-lembaga yang memiliki fokus pada penanganan bencana, termasuk UNDP dan UNICEF, yang telah lama memiliki program di Indonesia.
"UNICEF, mereka masih ada program pendampingan perlindungan anak di Aceh sampai April," ujarnya.
Pemerintah Aceh menilai keberadaan lembaga-lembaga tersebut penting dalam mendukung pemulihan pasca-bencana.
"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," tambahnya.
Dukungan dari Pusat dan Mitra Strategis
Muhammad MTA juga menegaskan bahwa UNDP dan UNICEF bukan lembaga asing baru, melainkan mitra strategis Pemerintah Indonesia sejak penanganan bencana tsunami Aceh.
Ia menyayangkan berkembangnya persepsi seolah Gubernur Aceh telah melewati kewenangan Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB.
"Tetapi yang dibangun kemudian, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB, sehingga masalah ini menimbulkan pro dan kontra," jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa ada kekurangan dari pihak Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia dalam menangani situasi ini.
Namun, ia menekankan bahwa pemerintah berpikir menyeluruh dalam menghadapi bencana yang disebut sebagai kejadian luar biasa, selain tsunami.
Tim Komunikasi Presiden juga telah menanyakan langsung perihal surat tersebut.
Setelah diberikan penjelasan, pihak Istana memahami langkah tersebut sebagai upaya wajar dalam menjalin komunikasi dengan mitra pembangunan.
"Apalagi mereka (UNDP - UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," katanya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
