Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa status bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase pemulihan.
Transisi ini ditandai dengan dimulainya penyiapan lahan untuk hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.
"Untuk hunian sementara dan hunian tetap, pemerintah telah memasuki tahap awal transisi dari darurat menuju pemulihan. Identifikasi lahan, penetapan status lahan, serta pendataan calon penerima manfaat sudah berjalan," ujar Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Persiapan Huntara dan Huntap Dimulai di Berbagai Wilayah
Di Provinsi Aceh, persiapan pembangunan huntara dan huntap dimulai di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Pidie.
Di Sumatera Utara, proses serupa tengah berlangsung di tiga kabupaten/kota.
Sementara di Sumatera Barat, pembangunan hunian dilakukan di enam kabupaten/kota, yakni Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar.
Pembangunan huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, untuk 135 kepala keluarga telah dimulai dan saat ini mencapai progres sekitar 20 persen.
Target penyelesaian pembangunan huntara di Pidie Jaya adalah dalam waktu tiga pekan.
Di Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah daerah telah menyerahkan dana pembelian lahan untuk memastikan status hukum lahan aman dan siap dibangun.
Progres tercepat tercatat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, di mana pekerjaan telah memasuki tahap pengecoran kopel pertama dan pemasangan tiang baja ringan.
Akses Air Bersih Jadi Prioritas Tambahan
Selain pembangunan hunian, ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu fokus utama BNPB dalam fase pemulihan.
"Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian, termasuk melalui pembangunan sumur bor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," jelas Abdul.
Di Aceh Tamiang, telah dilakukan pengeboran sekitar 27 titik sumur bor sebagai bagian dari kerja sama antara TNI, Polri, relawan, dan organisasi masyarakat.
Upaya ini dilakukan untuk menjamin akses air bersih bagi warga terdampak, sembari menunggu pemulihan jaringan PDAM.
Pada 21 Desember, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan bahwa terdapat 14 titik lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan yang siap dimanfaatkan untuk pembangunan huntara.
Pemerintah daerah juga menyediakan opsi alternatif bagi warga untuk membangun huntara di atas lahan pribadi masing-masing.
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas kepada warga yang ingin tetap tinggal di lokasi semula.
Artikel ini ditulis oleh Andi Firdaus dan diedit oleh Endang Sukarelawati.
Di akhir artikel disebutkan bahwa pengambilan konten secara otomatis untuk AI dari situs ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA sangat dilarang keras.
- Penulis :
- Gerry Eka
