Pantau - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Netty Prasetiyani Aher mendorong sinergi lintas kementerian untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal di industri tekstil yang dinilai masih menjadi sektor strategis penyerapan tenaga kerja nasional.
Netty menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai upaya penting dalam menjaga perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan yang dihadapi industri tekstil.
Menurut Netty, fakta puluhan ribu pekerja terdampak PHK menunjukkan perlunya respons kebijakan yang terintegrasi dan tepat sasaran.
“Industri tekstil memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, upaya pencegahan PHK perlu menjadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap optimal,” ungkap Netty.
Ia menilai berbagai insentif pemerintah seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan perlu diiringi dengan penguatan pengawasan agar benar-benar berdampak.
Netty menegaskan pencegahan PHK jauh lebih baik dibandingkan penanganan pasca-PHK karena pekerja yang kehilangan pekerjaan berpotensi tidak lagi memperoleh perlindungan maksimal.
“Skema perlindungan seperti JKP pada dasarnya sudah disiapkan negara. Namun, skema tersebut akan kurang efektif jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, kebijakan pencegahan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, serta kementerian teknis lainnya, untuk menghasilkan solusi jangka pendek dan jangka menengah.
Netty menegaskan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri harus berjalan beriringan demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap gelombang PHK dapat ditekan dan hak-hak pekerja tetap terjaga,” tutupnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
