Rilis Akhir Tahun, Polri Tegaskan Transformasi 2025 Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat

Pantau - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa transformasi kelembagaan yang dijalankan pada 2025 difokuskan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar reformasi internal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Asisten Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), dalam Rilis Akhir Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 30 Desember.

“Sigap, beretika, komunikatif, dan solutif – hadir untuk membantu, bukan memperumit,” tegas Fadil, merangkum arah baru pelayanan Polri kepada masyarakat.

Tiga Pilar Transformasi Polri 2025

Transformasi Polri pada 2025 berpusat pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Frontliner and Visible Police

Polisi harus menjadi pihak pertama yang hadir di tengah masyarakat, tampil profesional dan penuh empati, sekaligus menjadi wajah pelayanan negara yang dapat diandalkan.

2. Crowd Management (Manajemen Kerumunan)

Polri tak lagi hanya fokus membubarkan massa, tetapi bertindak sebagai pengelola dinamika sosial.

Pendekatan dilakukan melalui dialog, fasilitasi ekspresi damai, dan strategi deeskalasi, bukan dengan tindakan represif.

Penanganan aksi massa diarahkan agar presisi dan sesuai hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

3. Policing in Disasters (Pemolisian dalam Bencana)

Polri kini aktif sejak tahap awal bencana, mulai dari proses evakuasi, distribusi logistik, hingga mendukung pemulihan.

Fadil mencontohkan pengiriman sumur bor, alat berat, dan logistik ke daerah bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Polri.

Komitmen Polri Hadapi Kritik dan Perbaikan Berkelanjutan

Polri menyatakan siap menghadapi kritik dan masukan dari publik sebagai bagian dari proses pendewasaan institusi.

Tahun 2026 akan dijalani dengan kerja yang terukur, cepat, dan bertanggung jawab, sejalan dengan semangat transformasi berkelanjutan.

“Kepercayaan publik adalah modal, bukan hasil akhir. Dan kami sadar, masih banyak yang harus diperbaiki,” tambah Fadil.

Rilis ini juga memperkuat komitmen pendekatan humanis yang sebelumnya telah digaungkan dalam kebijakan pengamanan aksi massa.

Kepercayaan publik yang meningkat pada 2025 dijadikan dasar untuk melanjutkan reformasi struktural dan kultural di tubuh kepolisian.