Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan membahas batas waktu proses belajar di tenda darurat untuk sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir dan longsor di Aceh.
Pernyataan ini disampaikannya di Banda Aceh pada Selasa, setelah mengikuti rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI.
Rapat tersebut membahas penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
"Saat kembali ke Jakarta nanti ini menjadi perhatian kita bersama untuk membahas dengan kementerian teknis terkait sampai kapan anak-anak akan belajar di tenda darurat," ungkap Sufmi Dasco Ahmad.
Ia menegaskan bahwa DPR RI akan berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk menentukan target waktu pendidikan darurat ini berakhir.
Langkah ini menyusul banyaknya sekolah yang rusak parah atau bahkan hilang akibat banjir yang terjadi pada 26 November 2025.
"Ini menjadi PR yang segera diselesaikan setelah kembali ke Jakarta," ujarnya.
Relokasi Gampong dan Pembangunan Huntara
Dalam kesempatan yang sama, DPR RI juga menerima permintaan dari kepala daerah untuk merelokasi gampong atau desa yang hilang akibat banjir dan tanah longsor.
"Tadi ada permintaan kepala daerah terkait relokasi termasuk menyampaikan lokasi relokasi yang disiapkan baik itu lahan HGU BUMN dan juga milik swasta dan meminta pemerintah untuk diusahakan," jelas Dasco.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya sudah memiliki gambaran mengenai lokasi relokasi dan telah berdialog langsung dengan masyarakat terdampak.
Lokasi tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan warga dan saat ini proses relokasi masih dalam tahap pendataan menyeluruh agar keputusan yang diambil tepat sasaran.
Ia juga menginformasikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) sebagian telah berjalan.
Sementara itu, sebagian lokasi huntara lainnya masih dalam tahap perhitungan dan penetapan sebagai lokasi sementara.
"Kementerian lembaga terkait yang ikut rapat bersama. Mereka bersama pemerintah daerah akan melakukan aksi di tempat yang telah ditetapkan," ungkapnya.
Koordinasi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga akan terus dilanjutkan untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan maksimal.
Sebagai tindak lanjut, DPR RI membuka Posko Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh.
"Insya Allah pimpinan DPR akan bergantian bertugas di Posko Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI Provinsi Aceh di Banda Aceh," tambahnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Gerry Eka
