Pantau - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) meluncurkan dua aplikasi baru bernama SAMAN dan BIMA sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan internal dan pencegahan korupsi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Peluncuran ini merupakan upaya Kemenbud sebagai kementerian baru untuk membangun sistem pengawasan yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis data.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa langkah ini menjadi komitmen awal Kemenbud dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola.
"Yang paling penting adalah bagaimana sejak awal (pemberantasan korupsi) ini dilaksanakan, yakni dimulai dari pencegahan," ungkapnya.
Aplikasi SAMAN dan BIMA Jadi Inovasi Pertama di Inspektorat Kementerian
Aplikasi SAMAN (Sistem Manajemen Anti-Fraud) digunakan untuk mendeteksi langsung berbagai modus kecurangan dalam pelaksanaan program.
Sedangkan BIMA (Basis Informasi Manajemen Audit) dirancang untuk melakukan sistem audit elektronik secara efisien dan modern.
Kedua aplikasi ini mengubah pendekatan pengawasan dari administratif ke model berbasis data, teknologi, dan analisis risiko.
Fadli Zon menegaskan bahwa pengawasan harus dipandang sebagai solusi strategis dalam mencapai tujuan organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.
"Aplikasi SAMAN dan BIMA dirancang untuk memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program Kementerian Kebudayaan berjalan secara transparan, terukur, dan dapat diaudit," tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Inspektorat Jenderal Kemenbud yang berhasil mengembangkan dua aplikasi ini dalam waktu kurang dari satu tahun.
Inovasi ini menjadi yang pertama di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian di Indonesia.
Upaya Bangun Ekosistem Pengawasan Inklusif
Fryda Lucyana, Inspektur Jenderal Kemenbud, menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara secara keuangan, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan pemanfaatan teknologi dan pendekatan pengawasan berbasis risiko.
"Melalui aplikasi ini, kami ingin membangun ekosistem pengawasan yang inklusif, di mana setiap insan Kementerian Kebudayaan memiliki ruang dan peran aktif dalam menjaga integritas organisasi," jelas Fryda.
Ia berharap inovasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel untuk mendukung kemajuan kebudayaan Indonesia.
- Penulis :
- Gerry Eka
