Pantau - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa proses perubahan status Bulog menjadi badan otonom masih dalam tahap pembahasan intensif di Komisi IV DPR RI.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat.
"Ini sedang proses di Komisi IV DPR RI, sedang digodok, kemarin bulan Desember (2025) juga ada rapat di Yogyakarta. Terus kalau nggak salah hari ini juga ada rapat lanjutan," jelas Rizal.
Transformasi Sejalan Arahan Presiden Prabowo
Rizal meminta seluruh pihak bersabar dan menunggu hasil akhir dari proses legislasi tersebut.
"Jadi teman-teman mohon waktu dan sabar saja insya Allah dalam waktu dekat akan segera ada kepastian," ujarnya.
Transformasi Bulog menjadi badan otonom merupakan bagian dari arahan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Bulog kembali kuat dan berperan besar dalam menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
"Jadi harapannya sesuai dengan keinginan Presiden, Bulog kembali jaya seperti zaman dulu zamannya Pak Bustanil Arifin," kata Rizal.
Dengan status baru sebagai badan otonom, Bulog tidak lagi bertindak sebagai entitas komersial atau BUMN yang berorientasi pada laba, melainkan menjadi lembaga non-komersial yang fokus pada stabilisasi harga dan penyangga pasokan pangan.
Kendali Penuh atas Komoditas Strategis
Rencana transformasi ini akan memperluas mandat Bulog, tidak hanya terbatas pada pengelolaan beras, tetapi juga sejumlah komoditas pangan strategis lainnya secara terpadu, efektif, dan efisien.
Komoditas yang akan masuk dalam kendali Bulog antara lain minyak goreng, gula, tepung, telur, dan daging.
"Yang namanya mandiri itu kan kita harus pegang sendiri beras, minyak, gula tepung, telur, dan sebagainya. Daging harus kita pegang sendiri, jangan dipegang orang lain. Itu namanya mandiri, harapannya Bulog seperti itu," tegas Rizal.
Ia menambahkan bahwa proses pembahasan di Komisi IV DPR RI berjalan paralel dengan komunikasi aktif bersama pihak pemerintah.
"Jadi intinya Bulog siap melaksanakan tugas dari pemerintah maupun DPR ini, dalam hal ini Komisi IV sebagai mitra kami khusus di DPR," ujarnya.
Transformasi status Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diharapkan segera terealisasi untuk mendukung target besar pemerintah dalam mencapai swasembada pangan nasional pada tahun 2027.
- Penulis :
- Gerry Eka
