Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan langsung hal tersebut dalam audiensi pembangunan Rusun Paspampres yang digelar di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati, Cibinong, pada Rabu, 7 Januari 2026.
Usai audiensi, dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi lahan yang berada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.
Rudy menyatakan bahwa Pemkab Bogor mendukung penuh pembangunan rumah dinas bagi Paspampres sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan negara.
"Saat negara membutuhkan, baik pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Apabila Paspampres membutuhkan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan memproses tahapan administrasinya dengan cepat," ungkapnya.
Lahan Berstatus Aset Daerah dan Dekat STIN
Lahan yang disiapkan untuk pembangunan rusun merupakan aset milik pemerintah daerah dan berlokasi di sebelah Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Saat ini proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) tengah diselesaikan sebagai bagian dari tahap legalitas dan perizinan.
Untuk menyesuaikan peruntukan lahan, Pemkab Bogor membatalkan Detail Engineering Design (DED) pembangunan gelanggang olahraga yang sebelumnya direncanakan di lokasi tersebut.
Target Selesai Minggu Depan dan Dukungan Pusat
Rudy menargetkan bahwa proses serah terima lahan, perizinan, dan administrasi pendukung akan rampung paling lambat minggu depan.
" Kami mendukung penuh agar pembangunan Rusun Paspampres dapat berjalan tanpa hambatan administratif," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa penyerahan lahan tersebut bukan pengurangan aset daerah, melainkan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
"Ini adalah bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat meminta dukungan, kami akan memberikan yang terbaik," katanya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Sri Haryati, menyebut bahwa pembangunan rusun bagi Paspampres dan Kopassus merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat di tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam kesiapan lahan dan kesesuaian tata ruang.
"Program ini merupakan bentuk perhatian khusus Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden. Saat ini survei lokasi dan koordinasi teknis terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Bogor," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Arian Mesa
