Pantau - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan integritas, akuntabilitas, dan transformasi organisasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2026.
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).
Indra menekankan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar agenda administratif tahunan.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam meningkatkan kualitas kinerja dan layanan kelembagaan.
"Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis DPR RI, serta menegaskan peran Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung profesional dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," ungkapnya.
Hadapi Tantangan 2025, Sekretariat Jenderal Fokus pada Reformasi dan Akuntabilitas
Indra menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan kelembagaan.
Tantangan tersebut mencakup upaya konsisten dalam reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Meski begitu, ia mengakui masih ada sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi.
Beberapa hal yang disoroti adalah penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja, serta pentingnya peningkatan partisipasi unit kerja dalam proses evaluasi internal.
Ia menegaskan bahwa transformasi yang sedang didorong oleh pimpinan DPR RI bukan hanya berorientasi pada digitalisasi sistem.
Transformasi tersebut juga mencakup perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja agar organisasi menjadi lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan publik.
"Transformasi itu jangkar utamanya adalah cara berpikir, cara bekerja, dan semangat melayani. Tidak ada pilihan, seluruh jajaran harus bergerak bersama mengikuti perubahan," ia mengungkapkan.
SDM Aparatur Jadi Prioritas Utama dalam Menjawab Kompleksitas Agenda DPR
Indra juga menyoroti bahwa meningkatnya kompleksitas agenda DPR RI saat ini menuntut dukungan administrasi dan keahlian yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Untuk itu, penguatan sumber daya manusia aparatur menjadi prioritas utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
Penguatan ini mencakup peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja dan lintas generasi.
Ia berharap penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun 2026 dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun budaya kerja yang berorientasi hasil.
Selain itu, juga untuk memperkuat sinergi internal serta menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI.
"Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini harus menjadi komitmen bersama untuk menjaga kualitas, loyalitas, dan integritas, demi terwujudnya DPR RI yang berwibawa dan berintegritas," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
