Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat global.
Momentum Diplomasi yang Berimbang
"Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif," ungkap Dave dalam keterangannya.
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menunjukkan peran sebagai penyeimbang yang kredibel di tengah meningkatnya konflik geopolitik dunia.
"Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia," ia mengungkapkan.
Dengan memegang kepemimpinan tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global.
Komitmen terhadap Perdamaian dan Pengawasan Diplomasi
Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan memastikan seluruh langkah diplomasi Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan mencerminkan komitmen terhadap perdamaian, keadilan, serta penghormatan terhadap HAM.
"Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi I DPR RI akan menjalankan peran pengawasan secara aktif, termasuk melakukan dialog hingga evaluasi kebijakan demi memastikan pelaksanaan mandat tersebut berlangsung transparan dan konsisten.
"Komisi I DPR akan melakukan dialog hingga evaluasi kebijakan agar kepemimpinan Indonesia dapat memperkuat reputasi bangsa," ungkap Dave.
Lebih lanjut, kepemimpinan ini bukan hanya dimaknai sebagai sarana mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
"Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
