Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu mendesak kementerian terkait untuk segera melakukan aksi nyata dalam penanganan dampak banjir di Aceh, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
Ilham menilai, hingga saat ini banyak kementerian hanya melakukan penyaluran bantuan secara seremonial tanpa menyentuh kebutuhan pokok masyarakat terdampak.
Ia mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo yang telah berulang kali mengunjungi Aceh sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan pascabencana.
Namun, Ilham mengingatkan agar kunjungan pejabat tidak hanya dijadikan ajang penyaluran bantuan sosial semata.
Soroti Kunjungan Menteri yang Tak Tepat Sasaran
Ilham secara khusus menyoroti kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kota Langsa yang menurutnya tidak menyentuh wilayah yang paling terdampak, seperti daerah pesisir dan tambak.
"Di situ (Kota Langsa) ada desa nelayan merah putih tidak dikunjungi, ada nelayan-nelayan pesisir yang menunggu harapan dari Menteri KKP untuk berkunjung di Kota Langsa tidak dikunjungi juga dan tidak melihat tambak-tambak yang rusak daripada kota Langsa maupun itu Pelabuhan. Kami, saya dan teman-teman menunggu apa gerakan dari Pak menteri ketika datang ke Langsa, ternyata Pak menteri hanya bagi-bagi Bansos daerah perkebunan," ungkapnya.
Ia menegaskan, wilayah pesisir dan tambak adalah area terakhir yang dilalui banjir sebelum air mengalir ke laut, sehingga kerusakan di lokasi tersebut sangat parah dan membutuhkan perhatian serius dari Kementerian KKP.
Dampak Banjir Terhadap Pertanian dan Hunian Warga
Di sektor pertanian, Ilham menjelaskan bahwa pascabanjir harga pangan mulai bergejolak akibat lahan sawah yang tertutup lumpur sedimen tebal.
Ia memperkirakan butuh waktu sekitar enam bulan agar lahan pertanian tersebut kembali produktif.
Lebih lanjut, Ilham menyoroti dampak pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para petani dan pekebun yang direlokasi dari area terdampak.
"Bagaimana perjalanan mereka ke tempat perkebun mereka yang baru? itu perlu jadi perhatian, biasanya mereka berkebun dua sampai tiga kilo dengan adanya huntap ini mungkin mereka agak lebih jauh, belum lagi perekonomiannya belum tumbuh, ini belum lagi perbaikan daripada kebun-kebun, jalan, irigasi. Bagaimana irigasi kita bisa baik kalau sedimen lumpur ini masih juga belum kita selesaikan, ini menjadi PR kita ingin melihat," jelasnya.
Ia juga menyinggung lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan yang menjadi penyebab banjir dan longsor, akibat masih maraknya praktik pembalakan liar di wilayah Aceh.
Percepat Pemulihan, Bukan Sekadar Seremoni
Ilham menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, bukan sekadar aksi simbolik.
"Bagaimana kita menerjemahkan cita-cita bapak Presiden untuk swasembada pangan, kalau bencana ini kita masih kebanyakan seremonial-seremonial kalau turun ke lapangan, Ini kita tunggu," katanya.
Sebagai legislator dari dapil Aceh II, Ilham menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran Kementerian Pertanian jika digunakan secara tepat untuk memulihkan sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.
"Penambahan anggaran saya secara pribadi kalau memang dari Kementan minta penambahan anggaran, kalau itu diperlukan untuk pemulihan perekonomian perkebunan, pertanian, saya sangat setuju. Yang penting Pak, actionnya kami tunggu. Kami kepingin sekali lagi, para menteri yang hadir ke Aceh itu betul-betul memberikan action, memberikan bantuan di lapangan yang bisa menumbuhkan perekonomian di Aceh," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
