Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berhasil menyediakan akses internet gratis di 802 desa, melebihi target awal yang ditetapkan sebanyak 716 desa.
Program ini bertujuan mempercepat transformasi digital demi peningkatan layanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat secara merata hingga ke pelosok daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjembatani kesenjangan digital.
"Capaian 802 desa ini menunjukkan progres yang sangat positif. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi kesenjangan digital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau," ungkapnya.
Dari total rencana pengembangan internet di 841 desa, saat ini masih tersisa 39 desa yang tengah dalam tahap finalisasi penyediaan jaringan.
Keberhasilan program ini turut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar, dengan realisasi tahun sebelumnya mencapai Rp8,8 miliar atau 95,56 persen dari total anggaran.
Kendala Listrik Masih Jadi Tantangan
Meski jaringan internet secara teknis sudah menjangkau banyak wilayah, ketersediaan listrik menjadi hambatan utama dalam kelancaran operasional.
Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, sebanyak 125 desa di provinsi ini belum mendapatkan aliran listrik secara permanen selama 24 jam.
Ketergantungan terhadap energi lokal seperti genset atau sumber alternatif menyebabkan koneksi internet di beberapa desa tidak stabil.
"Di beberapa titik, kami tetap memasang jaringan dengan memanfaatkan genset atau energi alternatif. Namun, tantangannya adalah sinkronisasi. Jika genset desa mati, otomatis koneksi internet ikut terhenti," jelas Faisal.
Fokus Tahun 2026: Efisiensi dan Prioritas Wilayah 3T
Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim menyusun strategi baru yang lebih selektif karena adanya penyesuaian nilai transfer ke daerah (TKD).
Fokus pengembangan internet gratis akan diarahkan ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dengan prioritas utama di kabupaten Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser.
"Kami harus memetakan wilayah dengan skala prioritas tinggi karena keterbatasan kemampuan fiskal saat ini. Arahan pimpinan sangat jelas: efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi pelayanan masyarakat di pelosok," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
