Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di tiga lokasi baru, yakni Bukit Biru (Kutai Kartanegara), Lawe-Lawe (Penajam Paser Utara), dan Sekambing (Bontang), mulai tahun 2026 hingga 2027.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyatakan bahwa pengembangan program Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
"Kita telah memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi agar proyek fisik tidak terkendala di kemudian hari. Hasil evaluasi lahan menunjukkan ada tiga titik tambahan yang akan dibangun permanen mulai 2026 hingga 2027", ungkapnya.
Proyek Permanen Dimulai di Samarinda
Selain tiga lokasi tambahan tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga telah dimulai di Kota Samarinda, tepatnya di Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran.
Saat ini, proyek di Samarinda telah memasuki tahap kedua, yaitu proses kontrak setelah peletakan batu pertama dilakukan secara serentak secara nasional pada awal pekan ini.
Tim dari Satuan Kerja Sarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan peninjauan lapangan dan menyatakan bahwa tiga lokasi di Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Bontang memenuhi syarat awal pembangunan.
" Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR di Jakarta agar ketiganya masuk dalam rencana pembangunan fisik tahap selanjutnya", ia mengungkapkan.
Masing-masing lokasi memiliki luas lahan lebih dari lima hektare, dan saat ini pemerintah tengah menyelesaikan dokumen penting seperti sertifikasi lahan, surat pernyataan bebas sengketa, dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan AMDAL Lalu Lintas.
Fokus pada Anak Miskin Ekstrem
Program Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Andi menegaskan, "Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan biasa, melainkan strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan mendapatkan akses pendidikan berkualitas agar mereka memiliki daya saing di masa depan."
Saat ini, sudah ada tiga Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di Samarinda dan telah mulai menerima siswa sejak tahun ajaran 2025/2026.
Pemerintah berharap seluruh persyaratan administratif dapat diselesaikan tanpa hambatan agar proses kontrak pembangunan fisik bisa dimulai pada awal 2026.
Penyusunan dokumen pembangunan dilakukan bersamaan dengan penerbitan Detailed Engineering Design (DED) dari Kementerian PUPR.
- Penulis :
- Leon Weldrick
