Yusril Tegaskan Kampus Harus Jadi Pilar Intelektual dan Publik di Tengah Dinamika Politik

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya kampus menjaga nilai intelektual, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik di tengah perubahan politik nasional.

Nilai Intelektual Harus Jadi Fondasi Utama Kampus

Dalam peringatan 50 Tahun Surat Kabar Kampus Universitas Indonesia (UI) yang digelar di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa dinamika politik dan pergantian pemerintahan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

"Perubahan zaman dan pemerintahan adalah keniscayaan. Namun, nilai-nilai intelektual, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik harus tetap menjadi fondasi utama," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Universitas Indonesia harus menjaga relevansi dan peran strategisnya dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Menurutnya, UI memiliki kontribusi penting dalam sejarah demokrasi dan politik nasional, sehingga tidak boleh tertinggal dalam proses pembangunan dan transisi politik.

"Soliditas mahasiswa dan alumni sangat diperlukan agar UI tetap relevan dan berkontribusi nyata. Universitas Indonesia tidak boleh tertinggal dalam sejarah politik bangsa," ia mengungkapkan.

Peran Strategis Pers Mahasiswa dan Dunia Akademik

Yusril juga menyoroti pentingnya kebebasan akademik dan keberadaan pers mahasiswa sebagai elemen kunci dalam membentuk nalar kritis, etika publik, dan kontrol sosial yang konstruktif.

Peringatan 50 Tahun Surat Kabar Kampus UI disebutnya sebagai momentum refleksi terhadap peran strategis pers mahasiswa dalam menjaga kebebasan berekspresi dan idealisme kampus.

Sejumlah tokoh nasional seperti Emil Salim dan Chairul Tanjung turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi atas kontribusi pers mahasiswa UI selama lima dekade terakhir.

Pemerintah, melalui pernyataan Yusril, menegaskan kembali pentingnya peran perguruan tinggi dan pers mahasiswa dalam memperkuat demokrasi, penegakan hukum, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Komitmen ini, lanjut Yusril, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, menjunjung hak asasi manusia, serta mendorong partisipasi aktif dunia akademik dalam menyikapi dinamika politik nasional.