Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mengkritik keras kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilai terlalu menekankan eksploitasi ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologis hutan sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya banjir dan tanah longsor.
Kritik tersebut disampaikan Sonny dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Januari 2026.
Sonny menyoroti alih fungsi kawasan hutan yang mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air dan menahan erosi.
Dampak kebijakan tersebut, menurutnya, semakin terasa saat hujan ekstrem seperti pada peristiwa Siklon Tropis Senyar yang membuat wilayah hilir rentan dilanda banjir dan longsor.
Ia menegaskan bahwa pengabaian fungsi ekologis hutan demi target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.
Sonny menilai model pembangunan kehutanan saat ini terlalu berpihak pada kepentingan komersial, khususnya hutan produksi.
Kebijakan tersebut disebut lebih menguntungkan kelompok elite dan pemodal, sementara daya dukung lingkungan dan sosial justru melemah.
Sonny memaparkan data yang menunjukkan hutan produksi mencapai 68,2 juta hektare atau sekitar 55 persen dari total kawasan hutan.
Sementara itu, gabungan hutan konservasi dan hutan lindung hanya sekitar 56,7 juta hektare.
Ketimpangan peruntukan kawasan hutan tersebut dinilai bertentangan dengan filosofi Undang-Undang Kehutanan.
Sonny mengingatkan bahwa kebijakan kehutanan harus selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia juga mengkritik alih fungsi tanaman keras menjadi komoditas ekonomi seperti tebu yang dinilai mengabaikan fungsi hidrologis hutan.
Sonny mencontohkan di Banyuwangi, banjir mulai terjadi setelah tanaman keras digantikan dengan tanaman semusim.
Ia menegaskan negara tidak boleh mengejar angka produksi sambil mengabaikan risiko bencana bagi masyarakat bawah.
Kritik juga diarahkan pada kebijakan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dinilai terlalu agresif dan mendorong eksploitasi kawasan hutan.
Sonny mencontohkan pembukaan perkebunan kopi di kawasan hutan sebagai dampak dari target pendapatan negara.
Sistem bagi hasil antara masyarakat dan Perhutani dinilai rapuh secara hukum dan kerap merugikan warga sekitar hutan.
Ia juga menyoroti penggunaan tenaga kerja dari luar daerah yang meminggirkan masyarakat lokal.
Sonny menegaskan masyarakat lokal seharusnya menjadi subjek utama sekaligus penjaga hutan.
Menutup pernyataannya, Sonny mendesak adanya reorientasi kebijakan kehutanan agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
"Tujuan kehutanan adalah kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan," pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
