Pantau - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya diplomasi ketahanan sebagai respons strategis Indonesia dalam menghadapi tatanan global yang semakin kompleks dan tidak pasti, sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 pada Rabu, 14 Januari 2026.
Menlu Sugiono menyatakan bahwa dunia saat ini bukan lagi dunia yang stabil secara normatif dan tidak lagi patuh pada aturan.
Situasi global kini ditandai oleh konflik bersenjata yang meluas, multilateralisme yang tersendat, serta hukum internasional yang kerap dikalahkan oleh kalkulasi kekuatan negara-negara besar.
Dalam kondisi seperti ini, diplomasi ketahanan menjadi pendekatan utama Indonesia dalam menavigasi perubahan mendasar tatanan global yang disebut sebagai multiplex world order.
Dunia Multiplex dan Fragmentasi Kekuasaan Global
Konsep multiplex world order dikembangkan oleh Amitav Acharya dalam artikelnya "After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order" (2017).
Konsep ini menggambarkan dunia yang tidak lagi memiliki pusat kekuasaan tunggal maupun seperangkat norma universal yang disepakati bersama.
Acharya menggunakan metafora bioskop multiplex untuk menjelaskan kondisi ini: tidak ada satu layar utama, tidak ada satu cerita dominan, dan tidak ada satu penonton yang mengendalikan keseluruhan film.
Dalam tatanan seperti itu, politik global berlangsung di berbagai arena secara paralel dengan melibatkan aktor, norma, dan kepentingan yang saling tumpang tindih bahkan bertabrakan.
Tidak ada satu kekuatan yang mampu secara konsisten menetapkan agenda global, dan tidak ada institusi internasional yang cukup kuat untuk menegakkan kepatuhan secara menyeluruh.
Dunia menjadi semakin terfragmentasi, lebih transaksional, dan semakin tidak pasti.
Sikap unilateralisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sebagai contoh nyata dari arah perubahan tatanan dunia tersebut.
Diplomasi Ketahanan sebagai Pilihan Rasional Negara Menengah
Dalam dunia multiplex versi Acharya, multilateralisme tidak sepenuhnya runtuh, tetapi mengalami fragmentasi baik secara normatif maupun institusional.
Negara-negara masih hadir dalam forum-forum global, namun lebih sebagai arena negosiasi kepentingan, bukan sebagai ruang penegakan norma bersama.
Dalam konteks ini, negara-negara menengah seperti Indonesia tidak bisa lagi menggantungkan keamanan dan kepentingannya pada tatanan global yang rapuh.
Sebaliknya, negara harus membangun agency sendiri melalui ketahanan domestik, kapasitas adaptif, dan fleksibilitas strategi.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa "kita hidup di tengah dunia yang semakin kompleks, penuh ketidakpastian, dan sering kali tidak ramah terhadap aturan internasional," ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi landasan konseptual bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
Dalam dunia tanpa pusat kekuasaan tunggal, diplomasi tidak bisa hanya mengandalkan persuasi moral atau percaya sepenuhnya pada mekanisme global, tetapi harus bertumpu pada kekuatan internal negara.
Diplomasi ketahanan Indonesia bukan merupakan bentuk penolakan terhadap multilateralisme, melainkan adaptasi rasional dari negara menengah untuk menjaga otonomi strategisnya.
Dalam kerangka ini, ketahanan tidak lagi dianggap sebagai isu domestik yang terpisah dari politik luar negeri, melainkan menjadi fondasi utama dari diplomasi itu sendiri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
