Pantau - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan negara tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus mencakup pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ia menekankan bahwa wajah perbatasan mencerminkan harga diri bangsa di hadapan negara tetangga dan dunia internasional.
"Kita menyadari kita memiliki tugas besar untuk menghadirkan wajah perbatasan kita yang tidak terlalu jauh wajahnya dengan negara asing. Apakah itu dari sisi infrastruktur, apakah itu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ini bukan sekadar bagaimana kita melayani masyarakat kita, tapi merupakan etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia di mata negara tetangga dan di hadapan dunia", ungkap Rifqi.
Banyak Lahan Terlantar, Warga Perbatasan Justru Jadi Buruh di Negara Tetangga
Komisi II DPR RI menyoroti persoalan pelayanan publik, tata ruang, dan pertanahan di wilayah perbatasan, yang dinilai masih belum tertangani secara maksimal.
Rifqi mengungkapkan bahwa banyak lahan di sisi Indonesia yang belum dimanfaatkan secara produktif, sementara negara tetangga sudah memaksimalkan pemanfaatan lahan mereka.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan ini disebabkan oleh status kawasan hutan dan belum adanya kebijakan khusus untuk pengelolaan lahan produktif di wilayah perbatasan.
Ia mencontohkan kondisi perbatasan Indonesia–Malaysia, di mana sisi Indonesia masih berupa hutan belantara, sementara sisi Malaysia telah ditanami kelapa sawit dan menyerap banyak tenaga kerja dari Indonesia.
Akibatnya, warga Indonesia banyak yang menjadi buruh di negara tetangga karena minimnya dukungan kesejahteraan dari pemerintah sendiri.
"Pendekatan-pendekatan yang multidimensi seperti ini saya kira perlu kita bicarakan di ruangan ini, agar membangun perbatasan itu tidak sekadar membangun fisiknya", jelasnya.
DPR Siapkan Rapat Lintas Kementerian
Untuk mengatasi persoalan ini, Komisi II DPR RI akan mengusulkan rapat lanjutan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di luar mitra kerja Komisi II.
Langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan wilayah perbatasan secara menyeluruh.
Beberapa menteri yang direncanakan akan dipanggil antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Imigrasi, dan Menteri Desa.
"Agar kemudian sinergi lintas kementerian ini mudah-mudahan bisa dijembatani oleh DPR RI agar pengelolaan perbatasan kita ke depan menjadi jauh lebih baik daripada hari ini", ujar Rifqi.
Rifqinizamy Karsayuda adalah politisi dari Fraksi Partai NasDem yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
