Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan 10 kampus kedokteran tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memastikan akses pendidikan yang adil, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi kurang mampu.
"Kami mendukung penuh rencana Presiden Prabowo membangun 10 kampus kedokteran. Namun prinsipnya harus jelas, pendidikan dokter harus terbuka untuk siapa pun, bukan hanya bagi mereka yang mampu secara ekonomi", ujar Nihayatul.
Ia menyoroti bahwa selama ini tingginya biaya kuliah di fakultas kedokteran menjadi hambatan utama dalam mencetak dokter berkualitas.
"Jangan sampai kampus kedokteran baru justru mengulang persoalan lama. Biaya mahal adalah tembok penghalang utama, dan negara harus hadir untuk merobohkannya", kata Nihayatul.
Kualitas Pengajar dan Pemerataan Akses Jadi Prioritas
Nihayatul juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah kampus tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan kedokteran.
"Kuantitas tidak boleh mengorbankan kualitas. Pengajar harus unggul, kurikulum harus relevan, dan lulusan harus benar-benar siap melayani rakyat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar", ujarnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan fakultas kedokteran yang sudah ada, karena masih banyak yang menghadapi keterbatasan sarana, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran.
"Jangan sampai semangat membangun yang baru membuat kita lupa memperkuat yang lama. Banyak fakultas kedokteran eksisting yang masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan dukungan anggaran", katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi IX DPR akan memastikan agar kebijakan ini berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.
"Ini momentum untuk melakukan koreksi sistemik. Pendidikan dokter harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan simbol prestise. Kalau negara serius membangun kesehatan nasional, maka keberpihakan pada akses dan kualitas adalah kuncinya", tegas Nihayatul.
- Penulis :
- Aditya Yohan
