Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Novita Hardini Desak Kementerian Pariwisata Fokus Bangun Infrastruktur Dasar, Bukan Hanya Promosi

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Novita Hardini Desak Kementerian Pariwisata Fokus Bangun Infrastruktur Dasar, Bukan Hanya Promosi
Foto: (Sumber: Anggota Komisi VIII DPR RI Novita Hardini. (ANTARA/HO-Komisi VII DPR RI).)

Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak Kementerian Pariwisata untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar destinasi wisata, bukan hanya fokus pada promosi dan event.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata yang digelar di Gedung DPR, Senayan, pada Rabu, dan disampaikan kembali melalui siaran pers resmi di Jakarta, Kamis.

"Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jelas belum", tegas Novita.

Infrastruktur Jadi Kunci, Promosi Tanpa Akses Dinilai Janji Kosong

Menurut Novita, promosi pariwisata yang gencar tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan pemerataan tata ruang di destinasi wisata.

Ia meminta agar sebagian anggaran promosi dialihkan untuk membenahi akses jalan, sanitasi, dan konektivitas antar destinasi dengan moda transportasi publik.

"Harusnya anggarannya dipakai untuk membenahi akses-akses jalan menuju destinasi pariwisata dan pemerataan tata ruang pariwisata secara merata", katanya.

Ia menilai promosi tanpa kesiapan infrastruktur hanya akan menjadi janji kosong yang tidak berdampak signifikan terhadap pengembangan pariwisata nasional.

"Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Kementerian pariwisata belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih substansial untuk kemajuan pariwisata, alih-alih hanya fokus mengerjakan proyek event saja", ujar Novita.

Kritik Lemahnya Koordinasi Lintas Kementerian

Novita juga menilai Kementerian Pariwisata belum cukup kuat dalam memastikan pembangunan destinasi berjalan selaras dengan prinsip tata ruang ekologis.

Ia menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian BUMN.

"Pariwisata tidak bisa hanya berbicara event dan promosi saja. Pariwisata harus lebih berani memikirkan grand desain infrastruktur 10 tahun mendatang, jika tidak Pariwisata Indonesia akan tenggelam", tegasnya.

Novita berharap kritik ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah agar pembangunan sektor pariwisata berjalan dengan fondasi infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan.

Penulis :
Aditya Yohan