Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki utang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bank Jabar Banten (BJB) dengan nilai lebih dari Rp3,6 triliun.
Utang tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal daerah dan menjadi beban berat bagi pembangunan berbagai sektor di Jawa Barat.
"Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang minjem duit yang belum bayar. Itu beban, Pak. Sudah enggak ada duit Pemprov Jabar, dipinjam," ungkapnya.
Dedi menegaskan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru tertahan di perusahaan-perusahaan pelat merah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran.
Rincian Utang BUMN dan Dampaknya terhadap Fiskal Daerah
Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Dedi, terdapat sembilan piutang dari entitas BUMN dan anak usahanya yang memiliki kewajiban kepada Pemprov Jabar, antara lain:
- PT Kimia Farma: lebih dari Rp950 miliar
- PT Wijaya Karya: Rp511 miliar
- PT Wijaya Karya (entitas lain): Rp278 miliar
- PT Rajawali Nusindo: lebih dari Rp403 miliar
- PT PP Semarang Demak: Rp239 miliar
- PT Phapros: lebih dari Rp98 miliar
- PT Perikanan Indonesia: lebih dari Rp96 miliar
- PT Waskita Karya: lebih dari Rp91 miliar
- PT Barata Indonesia: lebih dari Rp89 miliar
Total keseluruhan utang dari kesembilan entitas tersebut melebihi angka Rp3,6 triliun dan belum ada kejelasan pembayaran hingga saat ini.
Gubernur Dedi menyebut bahwa kondisi ini menghambat kemampuan fiskal daerah untuk menjalankan program-program prioritas bagi masyarakat Jawa Barat.
Konservasi Jadi Fokus di Tengah Minimnya Dukungan Finansial
Dedi memberikan pengecualian terhadap BUMN sektor lahan seperti PTPN dan Perhutani yang meskipun tidak memberikan kontribusi fiskal langsung, dinilai penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Kalau Jawa Barat tanpa teh, tanpa karet, tanpa perhutanan, Jawa Barat tidak akan pernah ada. Terjadi bencana yang luar biasa, setelah itu enggak akan ada hotel, enggak ada orang datang. Orang ke Puncak enggak ada teh, enggak ada hotel di Puncak," ujarnya.
Ia menyebut bahwa Pemprov Jabar bahkan harus membiayai sendiri penanaman teh demi menjaga fungsi konservasi lahan yang semakin kritis.
"Sekarang menanam teh pun dibiayai oleh Pemerintah Provinsi. Karena kepentingannya konservasi," ia mengungkapkan.
Langkah ini diambil untuk mencegah alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan pemukiman atau penyewaan ilegal yang berisiko memicu bencana alam seperti longsor.
Dedi menilai kebun teh dan kawasan hutan adalah fondasi ekonomi jangka panjang Jawa Barat, khususnya di sektor pariwisata yang mengandalkan daya tarik alam.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap ada komitmen konkret dari pihak BUMN terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban finansial mereka demi memperkuat ruang fiskal pada tahun anggaran 2026.
- Penulis :
- Shila Glorya
